NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gubernur dan Wakil Gubernuur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno dinilai sebagai dua sosok pemimpin yang sangat berani dan patut diteladani dalam menegakkan aturan meskipun harus berhadap-hadapan dengan pengusaha bermodal besar, yakni para pengembang reklamasi. Hal itu dibuktikan dengan keberanian Pemprov DKI Jakarta melakukan penyegelan pulau reklamasi.
“Sejatinya negara memang harus berwibawa dan tidak tunduk pada kepentingan pengembang besar. Mereka para pelanggar hukum itu sebenarnya hanya piece of cake, tidak ada apa-nya bagi negara kalau saja ada pejabat yang takut kepada mereka pasti ada udang di balik batu,” kata ketua Gerakan Pribumi Indonesia Bastian P Simanjuntak.
Seperti diwartakan, sebanyak 300 personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dikerahkan Pemprov DKI Jakarta untuk menyegel Pulau D di Jalan Pantai Indah Kapuk RT 06/02 Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utar pada Kamis (7/6/2018). Anies diketahui memimpin langsung penyegelan tersebut.
Langkah Anies ini dinilai Bastian merupakan bukti bahwa selama ini Jokowi dan Ahok membiarkan pengembang ugal-ugalan melanggar aturan. Patut dipertanyakan Mengapa pengusaha reklamasi begitu berani untuk membangun pulau dan bangunan tanpa izin yang lengkap.
“Wajar jika masyarakat mencurigai ada kolusi antara pemerintah Jokowi dan Ahok dengan pengembang reklamasi. Apalagi pada tahun 2017 lalu kelihatan sekali pemerintah Jokowi membela pengembang reklamasi ketika Gubernur Anies bertindak tegas menghentikan pembangunan Pulau reklamasi,” papar Bastian.
Atas kejadian ini, kata dia, masyarakat yang selama ini sudah terlalu mengidolakan Jokowi dan Ahok sebagai sosok heroik pembela kepentingan rakyat dan negara, harus merubah persepsinya.
“Hari ini terbukti sudah ternyata Jokowi dan Ahok selama ini membiarkan pengembang bebas membangun pulau reklamasi dan ruko-rukonya tanpa izin, akibatnya negara jadi tidak berwibawa dan seolah-olah takut pada pengembang meskipun pengembang telah melanggar aturan,” ungkapnya.
Menurutnya, politisi boleh mendapatkan dukungan finansial dari pengusaha pada pertarungan perebutan kekuasaan, namun tidak berarti setelah menang politisi itu tunduk kepada pengusaha.
“Kepentingan rakyat dan negara harus dikedepankan tidak boleh dikorbankan hanya karena ada kepentingan pengusaha pendukung politisi tersebut,” tuntasnya. (red/nn)
Editor: Banyu Asqalani
