Penerapan Program Tax Amnesty Jilid II Dinilai Kebijakan Konyol

Penerapan program Tax Amnesty alias pengampunan pajak jilid II dinilai sebagai kebijakan konyol. (Foto: Ilustrasi/IST)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Rencana pemerintah RI, melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani yang akan kembali memberlakukan program tax amnesty jilid II disebut sebagai kebijakan konyol. Pasalnya untuk pengampunan pajak jilid I saja, ternyata tidak mampu mendongkrak penerimaan pajak nasional.

“Ide tax amnesty kedua, ini benar-benar konyol. Yang pertama saja gagal total,” kata mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian era Gus Dur, Rizal Ramli di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (12/8/2019).

Rizal Ramli menjelaskan, kegagalan tax amnesty, di mana capaian rasio jumlah pajak atau tax ratio dari 2010 ke 2018 terus menurun, yang semula 9,52 persen menjadi 8,85 persen.

Data tersebut hanya rasio pajak (tax ratio), tanpa dihitung dengan bea dan cukai, serta royalti dari SDA migas dan tambang. Sedangkan, tax ratio keseluruhan turun dari 13,61 persen pada 2010 menjadi 11,45 persen pada 2018.

Logikanya, lanjut RR sapaan Rizal Ramli, setelah dilaksanakan tax amnesty, basis pajak nasional meningkat dan rasio pajak juga meningkat.

“Kok malah ada tax amnesty makin merosot, harusnya ada tax amnesty yang gede, kok hasilnya gini,” ungkapnya.

Karena, lanjut RR, ini semua merupakan kegagalan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Akibat capaian pajak rendah, pemerintah akhirnya harus berutang untuk belanja negara.

“Tugas Menkeu adalah meningkatkan tax ratio agar kita tidak tergantung utang. Tapi kalau tax ratio merosot akan makin tergantung utang,” paparnya.

Karena itu, RR menyebut Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan terbalik, bukannya terbaik.

“Ini kegagalan utama Menteri Keuangan terbalik, saya bukan bilang terbaik. Kalau terbaik itu buat asing. Kalau buat ekonomi Indonesia malah terbalik,” tandasnya.

Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda