NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kepala Pusat Pengkajian Nusantara Pasifik (PPNP) Haris Rusly mengatakan situasi dan praktik politik bernegara di Indonesia saat ini tengah mempertontonkan sikap yang serba tertutup dan konspiratif. Padahal, di era demokrasi media sosial dan ekonomi digital, praktik semacam itu masih dipertontonkan para elit politik nasional.
“Praktek bernegara di era saat ini selain sangat sarat KKN, juga berlangsung makin primitif, terbelakang dan tidak beradab. Situasi dan praktik politik bernegara yang serba tertutup, konspiratif, dagang sapi yang pernah kita tentang di masa yang lampau, justru kembali dipraktekan dalam penentuan Capres dan Cawapres,” kata dia melalui keterangan tertulis, Rabu (8/8/2018).
Menurutnya, baik koalisi parpol kubu Jokowi maupun koalisi Parpol di kubu Prabowo sepertinya enggan melibatkan kader dan pengurus parpol dalam membuat keputusan yang sangat menentukan nasib bangsa tersebut.
“Cukup menggunakan kantong gaibnya Pak Jokowi dan kantong ajaibnya Pak Prabowo, semuanya ditanggung mumet pada waktunya,” imbuhnya.
“Bayangkan saja, di era demokrasi medsos dan ekonomi digital yang menuntut keterbukaan dalam seluruh aspek kehidupan, tapi dalam proses penentuan Cawapres justru dilakukan secara ghaib dan rahasia, semoga tak sambil membakar kemenyan,” ucap Haris.
Padahal, pemilihan sejumlah pejabat negara, misalnya pemilihan pimpinan OJK dan komisioner KPK dilakukan secara terbuka. Baik mekanisme pemilihannya, syarat dan kriteria untuk menjadi pejabat negara tersebut juga dirumuskan secara terbuka. Bahkan dibentuk tim seleksi hingga pendaftaran untuk menjadi calon pejabat negara, semuanya dilakukan secara terbuka.
Namun anehnya, untuk menyeleksi Cawapres justru dilakukan secara tertutup, gaib dan sangat rahasia. “Katanya Cawapresnya ada di kantongnya Pak Jokowi dan Pak Prabowo, hanya beliau berdua beserta ketum parpol dan Tuhan Yang Maha Kuasa yang tahu sosok yang akan diajukan tersebut,” ucapnya. (red/nn/gdn)
Editor: Banyu Asqalani
