NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Papua Arkilaus Baho mengatakan rakyat Papua merasa dihargai sebagai bagian dari NKRI sesungguhnya di era Gus Dur (Abdurrahman Wahid). Sebab, di era Presiden Gus Dur menerapkan nilai-nilai Pancasila sesungguhnya melalui pendekatan kultur dan adat orang Papua.
“Kita harus mengapresiasi bahwa Papua itu merasa bagian dari Indonesia ini presiden Gus Dur yang kemudian Papua merasa kami ini Indonesia. Setelah Gus Dur tidak ada lagi,” kata Arkilaus Baho saat duskusi di Kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2019).
Menurut Arkilaus, setelah era Gus Dur tidak ada lagi yang yang mengangkat nilai-nilai Pancasila di Bumi Cendrawasi. Sehingga orang Papua merasa bahwa tidak ada keadilan. Terlebih lagi adanya kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat yang dirasa tidak adil bagi orang Papua.
Ia menuturkan, apabila pemerintah pusat ingin Pancasila diterapkan, maka Papua merupakan Indonesia sebenarnya. Sayangnya, kata dia, nilai adat istiadat dan kebudayaan rakyat Papua tidak ingin diakui oleh Pemerintah Pusat.
“Papua itu Indonesia yang sebenarnya. Tapi nilai-nilai itu tidak diakui oleh pemerintah. Malah pemerintah mencurigai Papua. Akhirnya apa, adat istiadat, rumah adat semua itu kan untuk membicarakan banyak hal. Untuk mengambil keputusan. Kenapa itu tidak diakui oleh pemerintah,” ujarnya.
Ia mencontohkan, pemerintah tidak mengakui adat Papaua adalah dengan diterapkannya sistem Pemilu langsung. Ia mengatakan, sistem pemilu oangsung tidak baik bagi masyarakat Papua, karena dalam tradisi mereka, memilih oemimpin harus melalui musyawarah mufakat seperti yang telah diterapkan oleh Gus Dur.
“Papua itu tidak baik kalau pemilu langsung. Tapi ia menggunakan cara cara musyawarah mufakat. Melalui apa? Melalui cara cara adat. Seperti sebagaimana gus dur terapkan,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda
