NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Papua Arkilaus Baho meminta kepada pemerintah agar pemilu di Papua tidak dilakukan secara langsung. Melainkan memakai cara musyawarah mufakat.
Menurut Arkilaus, pemilu langsung tidak sesuai dengan kultur dan adat istiadat masyarakat Papua. Sebaliknya rakyat Papua cenderung menggunakan musyawarah mufakat dalam menentukan kebijakan mereka.
“Papua itu tidak baik kalau pemilu langsung. Tapi ia menggunakan cara-cara musyawarah mufakat. Melalui apa? Melalui cara-cara adat. Seperti sebagaimana Gus Dur terapkan,” kata Arkilaus Baho di kawasan Tebet, Jakarta, Senin (26/8/2019).
Ia menjelaskan, bagaimana cara Gus Dur dulu membangun kultur strategi kebudayaan Papua. Untuk menjaga nilai-nilai pancasila sebagaimana yang diterapkan bangsa ini.
“Itu sama sekali tidak pernah dilihat,” sambungnya.
Arkilaus menyarankan agar pemerintah merubah cara berpikirnya. Bahwa Papua itu basic sosialnya adalah marga dan suku.
“Mereka ini harus diakui keberadaan mereka. Mereka itu harus diajak mengawal kebijakan terdepan,” jelasnya.
Apa yang dinginkan rakyat Papua, lanjut dia sebenarnya ada di Dewan Rakyat Papua. Di mana Dewan Rakyat Papua ini adalah kumpulan suku-suku dalam setiap kabupaten hingga provinsi.
“Mereka ini yang akan mengontrol kebijakannya. Bisa dibayangkan kalau mereka semua diakui sampai sub-sub sukunya bahwa mereka punya hak dan tanggung jawab untuk mengawal kebijakan daerah. Jadi kedepan mereka ini harus diakui. Ini yang perlu dirubah,” tandasnya.
Pewarta: Romadhon
Editor: Eriec Dieda
