NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Penanganan narkoba perlu dibuat grand design. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian usai menerima Audiensi Kepala BNN di Gedung A Kemendagri, Jakarta, Kamis (28/1).
“Saya menyarankan agar dibuat matriks yang lebih tajam, nanti ditentukan oleh BNN kriterianya. Seperti Covid-lah, ada zona merah, zona orange, zona kuning, zona hijau. Kita harapkan juga dari BNN bisa membuat peta zona itu, mungkin ada dashboard khusus mengenai itu, sehingga kita bisa lebih tajam mencermati daerah-daerah merah dan orange yang menjadi prioritas penanganan,” katanya.
Dengan pemetaan yang lebih jelas, diharapkan penanganan kasus narkoba dapat diselesaikan sesuai kebutuhan daerah. Terutama terkait program yang dicanangkan untuk daerah yang menjadi prioritas penanganan Narkoba. Sementara itu, Kemendagri akan melakukan pembinaan dan pengawasan terkait program yang dicanangkan tersebut.
“Nah nanti peran dari Kemendagri adalah untuk memberikan penekanan atau instruksi kepada daerah-daerah supaya mereka mengambil peran sesuai tugasnya, seperti memasukkan program dan anggaran dalam APBD mereka. Dengan demikian program mereka akan terencana dan ada anggarannya, dikerjakan secara sistematis. Kemudian dalam pelaksanaan, pengawasannya kita lakukan bersama antara Kemendagri dengan BNN,” jelasnya.
Oleh karena itu, Mendagri juga mengatakan, agar setiap program berjalan efektif dan sistematis, setiap daerah juga perlu memahami kebutuhan prioritas program yang berkaitan dengan penanganan Narkoba, termasuk dari sisi penganggaran dalam APBD.
“Nanti kita coba dulu membuat pilot project-nya. Di desa-desa tertentu yang menjadi daerah merah. Kita garap bersama-sama, lalu kita launching, dengan dihadiri atau disaksi(kan) oleh semua kepala daerah. Mungkin dimulai nanti setelah ada grand design, dirapatkan dulu di Menko Polhukam, mengundang semua K/L, sepakat, baru kita melakukan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah, sehingga kepala daerah paham yang mereka kerjakan dan membuat program. Kami akan mengawasi bahwa program itu betul-betul ada anggarannya. Dengan demikian, kita harapkan program penanganan narkoba dengan leading sectornya dari BNN itu menjadi sangat sistematis. Kami mendukung penuh prinsipnya,” pungkasnya. (Red)
Sumber: Puspen Kemendagri
