NUSANTARANEWS.CO – Pemerintah, melalui Menkominfo Rudiantara mengungkapkan pihaknya kini sedang mengkaji road map e-commerce guna mengembangkan bisnis digital yang sudah menembus sendi-sendi infrastruktur fisik, bahkan telah mampu menggeser swalayan serta toko-toko offline lainnya. Sementara, HIPMI memandang bahwa permasalahan krusial yang menjadi kendala pengembangan bisnis digital adalah terkait dengan pembiayaan atau permodalan dari perbankan.
Untuk itu, Rudiantara menuturkan saat ini pemerintah tengah mengkaji road map e-commerce atau peta jalan e-commere untuk mengatasi problematika pengusaha startup dan digital. Ia menyebutkan pokok masalah yang menghambat perkembangan e-commerce di Indonesia antara lain, pendidikan dan Sumber Daya Manusia, pendanaan, perpajakan, cyber security, infrastruktur, logistik, dan pedoman strategis.
“Dari masalah-masalah tersebut maka Kemenkominfo membuat sebuah peta solusi. Setidaknya terdapat 30 kebijakan pemerintah untuk menunjang e-commerce. Pemerintah menargetkan e-commerce bisa memperoleh 310 miliar dollar sampai pertengahan 2018,” ujar Menkominfo dalam keterangan yang diterima nusantaranews.co, Jakarta, Jumat (11/11/2016).
Dikatakan Menkominfo, Konsep road map e-commerce ini mengadopsi dari cara negara Cina (Tiongkok) yang sudah lebih dulu membuat konsep ini pada tahun 2014. Dan cara ini terbukti ampuh mendongkrak daya saing ekonomi Tiongkok dalam bisnis digital.
“Tiongkok sudah berhasil mengaplikasikan roadmap e-commerce ini. Terbukti, pada tahun 2014 bisnis e-commerce Tiongkok mencapai 453 milliar dollar Amerika,” paparnya.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, Bahlil Lahadalia menyampaikan pihaknya mendukung penuh sekaligus mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah dalam mengembangkan bisnis pengusaha pemula dalam negeri, termasuk di bidang usaha e-commerce . (Sego/Red)
