NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Akhir-akhir ini, pemerintah sibuk mengurusi keputusan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Koordinator Menkopolhukam berada di barisan terdepan pembubaran HTI dengan dalih organisasi ini anti Pancasila. Pengumuman Wiranto yang mewakili pemerintah langsung menjadi santapan renyah masyarakat luas. Dan sebagian besar mendukung serta menilai itu langkah tepat karena HTI kerap berteriak negara khilafah kendati personilnya tak seberapa tetapi suaranya lantang lagi tegas.
Di balik dukungan deras masyarakat luas, tanpa menafikan penolakan sebagian masyarakat, muncul pertanyaan menarik. Benarkah HTI anti Pancasila? Mana bukti pemerintah? Jangan-jangan teriakan negara khilafah oleh HTI justru telah membuat pemerintah tersinggung karena tidak mampu membumikan Pancasila, terutama di tengah derasnya arus globalisasi pasar bebas. Bagaimana dengan UUD Amandemen dan globalisasi pasar bebas yang bertentangan dengan Pancasila? Apa sikap pemerintah?
Yang jelas, pemerintah tidak bisa membubarkan globalisasi pasar bebas sekalipun bertentangan dengan Pancasila. Sebab, globalisasi pasar bebas telah menjadi urat nadi pemerintah dalam membuat beragam kebijakan, pun soal kepemimpinan nasional.
Mengutip Petisi 28 dan Kepala Pusat Nusantara Pasifik Haris Rusly dalam sebuah tulisannya, kebijakan pembubaran HTI tak ubahnya mie instan. Capat saji dan sangat nikmat untuk dikonsumsi. Kebijakan yang bersifat instan itu sama bahayanya dengan mengkonsumsi mie instan. Nikmatnya sesaat, tapi resiko yang harus diterima berupa tertimbunnya racun di dalam tubuh, dapat memicu berbagai jenis kanker secara jangka panjang,” Haris Rusly mengumpamakan dalam catatan yang diterima redaksi, Jakarta, Selasa (23/5/2017).
“Soal kampungan, tentu sebagian besar kita memang anak kampung, lahir dan dibesarkan di kampung. Tapi, jangan sampai mental dan perilaku kita juga katrok atau kampungan. Sangat berbahaya jika para petinggi negara bermental dan berperilaku kampungan. Istilah kampungan di sini merujuk pada mental dan sikap terbelakang atau tidak tahu tata krama dan tata cara, semau gue, sak karepe dewe. Berbeda pengertian dengan kampung, yang berasal dari kata campo yang diambil dari bahasa Portugis, artinya tempat berkemah, tempat yang menyenangkan dengan pemandangan yang indah mempesona,” lanjutnya.
Kebijakan instan dan kampungan
Kebijakan instan dan kampungan adalah dua suku kata yang tepat menggambarkan sikap pemerintah dalam membuat suatu keputusan. Bagaimana dengan maklumat yang disampaikan Pemerintahan Joko Widodo, melalui Kantor Menkopolhukam, untuk membubarkan organisasi yang dituduh bertentangan dengan Pancasila?
“Tentu kami nilai kebijakan tersebut sebagai sesuatu yang bersifat instan, cepat saji, mendadak Pancasilais. Tidak untuk untuk menyelesaikan masalah. Hanya untuk tujuan sesaat, yaitu pencitraan, biar kelihatan tegas dan berani,” cetusnya.
Jika dicermati, kebijakan tersebut mencerminkan watak asli dari Pemerintahan Joko Widodo yang tidak mau berpikir keras dalam mengatasi setiap permasalahan negara. Dampak dari kebijakan yang bersifat instan tersebut dapat menimbun racun yang memicu beragam kanker di dalam tubuh NKRI.
“Watak asli yang instan dan kampungan juga terlihat dari kebijakan ekonomi. Sebagai contoh, ketika tak cukup duit APBN untuk biayai pembangunan infrastruktur, ya tinggal ngutang. Jika dana dari utang tidak mencukupi atau tidak ada lagi yang percaya untuk ngutangin, ya tinggal jual aset BUMN,” beber Rusly.
Saking instannya, bahkan dana tabungan haji dan dana asuransi pekerja pun kabarnya mau dipakai untuk biaya pembangunan infrastruktur. Mungkin bila perlu, kedaulatan negara juga dijual dengan harga murah untuk tujuan pembangunan infrastruktur tersebut.
Tak ada pertimbangan dengan menggunakan hukum kausalitas ‘sebab akibat’ terhadap setiap kebijakan yang dibuat. Tak ada ada pertimbangan multi sektor, padahal kebijakan yang dinilai positif di satu sektor dapat menjadi sebab bagi kacaunya sektor yang lain. Bahkan, kebijakan yang instan tersebut tak mempertimbangkan akibat di masa depan yang akan menyandera negara dan ditanggung oleh anak cucu.
Demikian pula kebijakan instan dalam politik penegakan hukum juga terlihat dari cara-cara primitif, kampungan dan tidak beradab dalam menghadapi perbedaan pandangan politik dengan oposisi. Mereka yang berseberangan secara politik dihadapi secara instan, ditempatkan sebagai musuh negara, dianggap tidak merah putih, dituduh makar, lalu dipenjarakan, atau dikriminalisasi dengan berbagai alasan yang dicari-cari dan dibuat-buat.
“Jika dalam mengatasi masalah ekonomi hanya dengan cara menimbun utang dan jual asset BUMN, lalu apa bedanya antara Pemerintah dengan nenek-nenek di kampung yang sudah pikun, yang suka ngutang dan jual harta untuk beli pinang dan sirih. Untuk apa sekolah ilmu ekonomi setinggi langit, jika jalan keluar dalam menghadapi setiap krisis ekonomi hanya dengan kebijakan menimbun utang dan jual aset?,” tukasnya lagi.
“Jika dalam menghadapi perbedaan pandangan politik hanya dengan main tangkap, main gebuk, bubarkan ormas ini dan itu, lalu apa bedanya pemerintah dengan ‘geng motor’ dan ormas-ormas yang hobi rebutan lahan dan bikin tawuran? Untuk apa para pimpinan negara dan petinggi penegak hukum itu sekolah setinggi langit hingga pada jadi doktor, jika mereka tak gunakan otak mereka dalam mengatasi perbedaan politik yang lumrah di alam demokrasi, langsung main tangkap, kriminalisasi, tanpa langkah persuasi? Untuk apa mereka belajar ilmu sosial, jika mereka sendiri tak paham medan sosioligis dan psikologis dari masyarakat kita. Makin dalam mereka pelajari berbagai teori ilmu sosial justru membuat mereka makin keminter, angkuh dan makin asosial atau makin terpisah dari dari masyarakat yang dipimpinnya,” kritiknya.
Makin banyak buku buku teori sosial dan politik yang mereka baca dan pelajari, malah makin membuat mereka tak paham terhadap medan sosio-psikologis masyarakat Indonesia. Mereka sedang membangun istana di atas awan, kakinya tak mau lagi menyentuh bumi. Atau sekurang-kurangnya, menara gading.
Bukankah politik itu adalah seni dalam mencapai tujuan. Kata Sun Tzu, memenangkan seratus pertempuran bukanlah pencapain utama. Pencapaian utama sesungguhnya adalah mengalahkan musuh tanpa datang ke medan pertempuran. Sun Tzu mengajarkan kita menggunakan otak, bukan otot, dalam memenangkan peperangan.
Tunjukan di mana letaknya otak bekerja jika setiap perbedaan politik dihadapi dengan main tangkap dan kriminalisasi? Di mana seninya politik jika setiap perbedaan pandangan dan kritik dihadapi secara linier, normatif dan formalistik berupa kriminalisasi, tangkap dan penjarakan.
Bukankah seni tertinggi dari politik itu adalah ketika kita berhasil menempatkan musuh yang berseberangan sebagi potensi dan instrumen untuk memperkuat kekuatan kita dalam memenangkan peperangan tanpa pertempuran? (ed/bersambung…)
Editor: Eriec Dieda
Baca: Pemerintah Jangan Membuat Kebijakan Instan dan Kampungan (2)
