NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Rencana TNI AD mendirikan 31 Kodim baru di Ambon dan Papua atau Bagian Timur dipandang sebagai rangkaian pembentukan Kotama Operasional TNI.
“Penambahan 31 Kodim di wilayah Indonesia Bagian Timur dapat dipandang sebagai rangkaian pembentukan Kotama Operasional TNI,” kata pengamat militer, Susaningtyas Kertopati kepada redaksi, Jakarta, Selasa (23/7/2019).
Diketahui, di awal kepemimpinannya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto sebelumnya telah membentuk 4 Kotama Operasional organisasi kombatan. Keempat Kotama tersebut di antaranya Divisi III Kostrad, Koarmada III, Koopsau III dan Pasukan Pendarat (Pasrat) 3.
“Pembentukan Kotama Operasional tersebut merupakan antisipasi pemerintah atas dinamika lingkungan strategis di Samudera Pasifik dan pengaruhnya atas kondisi di wilayah Indonesia Bagian Timur,” jelas pengamat yang akrab disapa Nuning itu.
Sejak reformasi penambahan Komando Teritorial (Koter) baru yang dilakukan oleh TNI kerap menimbulkan pro-kontra, bahkan menuai kritik hingga penolakan dari sejumlah pihak. Namun, selama masa pemerintahan Jokowi tampaknya ada keinginan untuk terus menambah postur kekuatan TNI khususnya di wilayah timur Indonesia.
Selain itu, penambahan Kodim ini juga bisa menjadi jawaban atas surplusnya perwira menengah di tubuh TNI, khususnya Angkatan Darat. Seperti diketahui, Kodim biasanya dikepalai oleh perwira menengah berpangkat Kolonel atau pun Letnan Kolonel (Letkol).
“Pembentukan 31 Kodim tersebut merupakan satu rangkaian dari kelanjutan pembentukan Kotama Operasional TNI untuk menyelenggarakan fungsi teritorial. Kondisi Papua dengan masih berjangkitnya wabah separatisme menjadi pertimbangan yang dominan atas upaya pemerintah menjaga keutuhan NKRI,” papar Nuning.
Lebih lanjut dia menjelaskan, pembentukan 31 Kodim tersebut besar kemungkinan dapat dipahami seluruh masyarakat Indonesia jika dibarengi dengan upaya pengurangan Kodim di wilayah Indonesia Bagian Barat dan Bagian Tengah yang sekian lama relatif keamanannya stabil.
“Perimbangan bentukan baru Kodim dengan likuidasi sebagian Kodim di Jawa dan Sumatera dapat diproyeksikan ke Ternate, Papua dan sekitarnya,” ujar dia.
Namun begitu, lanjutnya, perimbangan tersebut patut dilaksanakan Mabes TNI AD agar transparansi dapat diterima masyarakat luas sekaligus menjaga neraca keuangan negara.
“Mabes TNI AD patut menghitung biaya operasional 31 Kodim baru tersebut dengan output yang diinginkan secara akuntabel dan kredibel,” pungkasnya. (eda)
Editor: Eriec Dieda
