Connect with us

Ekonomi

Pembebasan Lahan Jadi Batu Sandungan Pembangunan Proyek Kilang Minyak di Tuban

Published

on

pembangunan kilang minyak, kilang minyak, kilang minyak jatim, kilang minyak tuban, rencana pemprov jatim, warga tuban, penolakan kilang minyak, nusantaranews, nusantara news, kilang minyak terbesar, proyek kilang minyak

Ilustrasi – Kilang Minyak. (Foto: Ist)

NUSANTARANEWS.CO, SurabayaPemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pertamina telah bersepakat untuk membangun kilang minyak di Kabupaten Tuban. Rencana ini mulai mendapat respon dari masyarakat, terutama masalah pembebasan lahan.

Pembangunan kilang minyak tersebut diproyeksikan terbesar se-Indonesia dengan menelan biaya tak kurang dari Rp 330 triliun. Bulan Januari 2019 rencana pembangunan proyek dimulai.

Dalam realisasi pembangunannya dibutuhkan lahan seluas 800 ha dengan reklamasi 300 ha. ”Total lahannya mencapai 1000 Ha dan dari informasi dari PT Pertamina lebih besar dari kilang minyak di Malaysia,” kata Kadis ESDM Pemprov Jatim Setiadjit.

Setiadjit menuturkan, pembangunan kilang minyak di Tuban tersebut akan menyerap tenaga kerja sebesar 20 ribu orang mulai dari pembangunan hingga pengoperasian. Selain itu, kilang minyak ini juga disebutnya bakal menghasilkan minyak sekitar 300 ribu per barel per hari.

Setidaknya, ada tiga desa di Kabupaten Tuban yang akan menjadi ‘korban’ pembangunan kilang minyak ini. Tiga desa tersebut terletak di Kecamatan Njenuh yakni desa Wadung, Sumur Geneng dan Werdoso.

Loading...

Setelah diketahui publik, proses pembangunan kilang minyak tampaknya mulai menghadapi masalah klasik, pembebasan lahan. Pasalnya, tanah yang akan dijadikan mega proyek tersebut ditolak warga untuk dibebaskan karena telah menjadi tulang punggung warga sebagai tempat mata pencarian.

Ditambah lagi dengan fakta bahwa pemilik lahan masih ingin mempertahankan lahannya karena masih sangat produktif untuk pertanian.

Anggota DPRD Jatim, Agus Maimun mengungkapkan, proyek kilang minyak di Tuban menggandeng investor dari luar negeri yakni PT Rosneft sebagai funding. “Artinya kalau lahan sudah terbebas dan siap, baru mereka akan mengucurkan dananya sehingga peran pemerintah hanyalah sebagai appraisal,” kata dia, Rabu (9/1/2019).

Baca Juga:  Pemerintah Canangkan Konsorsium Percepatan Pengembangan Fitofarmaka

Dia mengungkapkan, warga masih trauma lahannya hendak dibebaskan untuk kepentingan pembangunan proyek kilang minyak tersebut. Pasalnya, kata dia, proses industrialisasi yang berjalan di Tuban selama ini kurang berdampak nyata bagi masyarakat sekitar, khususnya terkait kesejahteraan.

“Investasi asing yang masuk ke Tuban baik berupa pabrik semen, TPPI dan PLTU selama ini kurang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar karena sebagian besar pekerja berasal dari luar daerah bahkan tenaga kerja asing,” paparnya.

Sementara itu, anggota DPRD Jatim lainnya, Kodrat Sunyoto berharap BUMD dilibatkan dalam proses pembangunan proyek kilang minyak di Tuban. Sebab, kata dia, kilang minyak tersebut jika bisa menambah pendapatan APBD Jatim diharapkan bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Timur.

“BUMD sebagai salah satu badan usaha milik Pemprov harusnya juga dilibatkan. Kami akan minta hal tersebut ke Pemprov. Tentunya dengan kesejahteraan naik akan mendongkrak perekonomian masyarakat pada umumnya,” harap Kodrat.

(gdn/wbn)

Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler