NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ditjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan mengambil langkah tegas terhadap dua pelaku tindak pidana penerbangan yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan. Langkah tegas tersebut ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait yaitu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berkoordinasi dengan Penyidik Polri melalui Korwas PPNS Kepolisian RI. Langkah tegas diambil untuk memberi efek jera dan sebagai peringatan kepada masyarakat luas untuk tidak melakukan hal serupa.
“Keselamatan dan keamanan adalah hal yang utama dalam penerbangan. Kita tidak mentolerir siapapun juga untuk bermain-main dengan hal tersebut karena hal ini menyangkut nyawa manusia. Termasuk pelaku tindak pidana penerbangan di dalam pesawat, akan kita proses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku di dunia penerbangan,” ujar Dirjen Perhubungan Udara Agus Santoso, dalam keterangan pers yang diterima redaksi Nusantaranews.co, Senin (23/7/2018).
Agus memaparkan ada 2 (dua) kasus tindak pidana penerbangan 2 orang asal Eropa yang saat ini sedang diproses secara hukum. Pertama perbuatan penyampaian informasi palsu mengenai bom yang dilakukan tersangka MDR. Kedua tersangka JMB yang melanggar tata tertib selama penerbangan berlangsung. Yakni berbicara tidak sopan, bersuara keras serta menolak berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol.
Baca Juga:
Kasus Merpati, Pengamat: Malu Kita Tidak Bisa Merawat Peninggalan Soekarno
Meski Jalur Eropa Dibuka, Maskapai Indonesia Dipastikan Sulit Bersaing
Garuda Tunda Kedatangan Pesawat Baru, Pakar Penerbangan: Keputusan Baik
Tersangka MDR menyampaikan informasi palsu berupa ujaran terkait bom dalam pesawat udara Wings Air nomor penerbangan IW 1899 Rute Labuan Bajo-Denpasar tanggal 21 Juni 2018. Ujaran tersebut dilontarkan pada saat penumpang pesawat udara tersebut dalam proses boarding. Saat itu salah satu penumpang yang membawa tas box kuning ditanya isi tasnya, tersangka yang berada di belakang penumpang tersebut mengatakan “Bombs”. Ujaran itu didengar oleh Pramugari dan petugas darat yang kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada otoritas bandara setempat dan dilanjutkan kepada Pihak Berwajib.
Terhadap MDR, disangka melanggar Pasal 437 Ayat (1) dan/atau (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
Sementara tersangka JMB melanggar tata tertib selama penerbangan berbicara kasar dan menolak berhenti mengkonsumsi minuman beralkohol. Hal tersebut dilakukan di dalam pesawat udara Indonesia AirAsia nomor penerbangan QZ 545 rute Perth-Denpasar pada 8 Mei 2018.
Saat itu, tersangka yang duduk di kursi 24 F, diketahui Pramugari telah berteriak dan berkata kasar serta mengkonsumsi minuman alcohol. Tersangka menolak untuk mematuhi ketentuan dalam penerbangan. Perbuatan tersangka melanggar tata tertib penerbangan dan mengganggu ketenteraman penumpang lain.
Terhadap JMB, disangka melanggar Pasal 412 Ayat (2) dan/atau Pasal 412 (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
“Atas dua peristiwa tersebut sudah ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Terhadap tersangka MDR prosesnya sudah sampai ketahap penyerahan berkas perkara kepada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk proses lanjut ke tahap berikutnya. Sedangkan berkas perkara tersangka JMB telah diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi Denpasar Bali dan telah dinyatakan lengkap (P-21) dan akan dilanjutkan dengan penyerahan tersangka dan barang bukti. Terhadap kedua tersangka tidak dilakukan penahanan, namun sebagai penjamin maka PPNS berkoordinasi dengan Penasihat Hukum Tersangka,” ujar Agus lagi.
Terkait dengan hal ini, Agus menghimbau pada masyarakat agar tidak bermain-main dan melakukan tindakan yang dapat mengganggu dan membahayakan keselamatan penerbangan sipil.
“Apa yang kami lakukan ini memang untuk memberi efek jera pada para pelaku. Namun di sisi lain, ini juga merupakan pembelajaran dan peringatan kepada masyarakat agar tidak menirunya walaupun itu hanya berupa candaan serta agar masyarakat dapat mematuhi peraturan dan tata tertib penerbangan baik di Pesawat. Karena kita akan memprosesnya sesuai dengan hukum yang berlaku,” pungkas Agus.
Editor: Romadhon
