NUSANTARANEWS.CO – Pengamat Politik Universitas Indonesia (UI), Boni Hargen, mengungkapkan bahwa dicopotnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar dari jabatannya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikarenakan mendengar suara masyarakat dan juga menjaga stabilitas pemerintahan.
Pencopotan Arcandra Tahar pun dinilai Boni memang sudah seharusnya dilakukan oleh Jokowi. “Presiden tentu mendengar suara publik dan berusaha menjaga stabilitas pemerintahan. Jadi kalau ada menteri yang bermasalah di mata publik sudah sepantasnya presiden memberhentikan yang bersangkutan,” ungkapnya kepada Nusantaranews, Jakarta, Selasa (16/8/2016).
Sedangkan terkait “kecolongan” atas status kewarganegaraan ganda yang dimiliki oleh Arcandra Tahar, Boni mengatakan, bukanlah atas kesalahan murni dari pihak intelijen. Pasalnya, menurut, Presiden Jokowi memiliki tim intelijen sendiri yang sudah pasti akurat.
Hanya saja, lanjut Boni, pada Reshuffle Jilid II kemarin, pihak-pihak intelijen maupun keimigrasian tidak dilibatkan karena penunjukkan pejabat tinggi negara merupakan hak prerogatif Presiden.
“Sebetulnya presiden sudah punya tim intelijen yang akurat, cuma barangkali koordinasi dalam reshuffle kemarin tidak ikut dalam pertimbangan. Lagipula itu (reshuffle) hak prerogatif presiden,” ujarnya.
Di samping itu, Boni menambahkan, Presiden Jokowi harus segera menunjuk Menteri ESDM baru agar kekosongan kursi di pemerintahannya tidak terlalu lama. “Semua tergantung presiden. Tentu saja kementerian tidak boleh kosong,” katanya. (Deni)
