NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Umum Arief Poyuono akhirnya melayangkan surat pernyataan permintaan maaf kepada Ketua Umum PDI Perjuangan dan seluruh kader PDIP di seluruh Indonesia. Arief sempat menyatakan minta maaf lewat ucapan yang disiarkan melalui media. Namun, lantaran wilayah hukum sudah diperankan, maka tidak boleh tidak permintaan maaf tertulispun harus dipenuhi.
Awal dari pangkal persoalan ialah kritik keras Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terhadap penetapan ambang batas calon presiden atau presidential threshold sebesar 20-25 persen dalam UU Pemilu yang ditetapkan dalam sidang paripurna DPR RI. Dia menyebut itu sebagai lelucon politik yang membohongi rakyat.
Sontak, Presiden Joko Widodo langsung memberikan tanggapan tegas pula. Tanggapan susuluan pun mucul ke publik dari partai koalisi pendukung pemerintahan. Salah satu tanggapan yang tanpa tedeng aling-aling dilancarkan oleh Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristianto.
Kritik balasan Hasto pun tak kalan pedas. Bahkan, Hasto juga mengkritik pihak lain yang terus-menerus mencari kesalahan dari penetapan presidential threshold. Dia tak segan menyebut lawan politik terlalu bernafsu untuk menjadi orang nomor satu di negeri ini.
“Sebaliknya, dipihak lain ketika ada voting di DPR soal presidential thereshold yang hasilnya tak membuatnya puas, maka dia katakan bahwa presidential thereshold menipu rakyat. Jangan karena ambisi jadi presiden kemudian keputusan yang sah direduksi. Sekali lagi ini hanya karena ambisi,” ujar Hasto dalam siaran persnya, Sabtu, 29 Juli 2017 lalu.
Terbawa perasaan, Hasto curhat tentang partainya, yang katanya juga dihabisi di luar parlemen dengan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya, dengan mengaitkan partai berlambang banteng bermoncong itu dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah dilarang penuh di Indonesia itu.
“Jadi salah besar kalau dinilai dan dituduh bahwa PDIP sama dengan PKI karena sangat tegas dan kokoh PDIP di bawah Pancasila. Yang membuat tuduhan tak benar itu bagaikan Sengkuni dalam dunia pewayangan. Dan kita tahu siapa Sengkuni itu karena baru saja diruat di Yogyakarta,” curhat Hasto.
Ternyata, kritik balasan Hasto lengkap dengan curhatannya tidak menjadi akhir acara balas-balasan kritik. Tak lama dari pemberitaan ujara-ujaran dan curhat Hasto tersiar di media, Waketum Gerindra Arief Poyuono pun menghantarkan balasan kritik melalui pesan tertulis berantainya yang dipublikasikan di salah satu media online nasional. Adapun balasan Arief Poyuono yang berujung pada masalah hukum, berikut pernyataan lengkapnya:
Tanggapan pada Hasto Sekjen PDIP
Bukan ambisi, salah besar Sekjen PDIP menanggapi pernyataan Prabowo yang mengatakan lelucon Politik dan menipu Rakyat ,
UU pemilu dengan PT 20 persen Malah bukan hanya lelucon politik dan menipu Rakyat, tapi yang menyetujui UU Pemilu tersebut kurang waras dan melanggar Hak konstitusi para pemilih pemula dan menganggap rakyat bodoh hanya demi memulai sebuah rencana kecurangan dalam Pemilu 2019
Begini Engga warasnya mereka yang menyetujui UU Pemilu 2019 dengan presidential threshold 20 % dimana Pileg dan Pilpres 2019 diselenggarakan bersamaan dan Capres maju dengan syarat PT 20 persen, jika yang dijadikan dasar PT 20 % adalah hasil perolehan Suara dan Kursi di DPR RI Pemilu 2014, artinya pemilih pemula pada Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 kehilangan Hak konstitusinya untuk mengusung seseorang Calon Presiden Karena mereka pada tahun 2014 belum bisa memberikan suaranya sebagai dasar PT 20 % untuk mengusung capres-cawapres pada Pemilu 2019
Nah ini sama saja Joko Widodo dan PDIP serta antek anteknya membohongi Masyarakat dan kurang sampai otaknya mikir tentang sebuah arti Hak Konstitusi warga negara dalam negara yang berdemokrasi. Jadi wajar aja Kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak Politik dan nipu Rakyat sih.
Arief Poyuono
Waketum Gerindra
Nah, yang dibawa ke kasus hukum oleh sayap Partai besutan Megawati Soekarnoputri, Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) ialah kalimat terakhih Arief Poyuono yakni, “Jadi wajar aja Kalau PDIP sering disamakan dengan PKI, habis sering buat lawak Politik dan nipu Rakyat sih”.
“Kami REPDEM sebagai sayap PDI Perjuangan, secara serentak di seluruh Indonesia, pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2017 melaporkan saudara Arif Poyuono ke Kepolisian Negara Republik Indonesia atas penghinaan/pencemaran nama baik/ujaran kebencian yang dilakukannya terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” tulis press release yang disebarluaskan, Selasa, 1 Agustus 2017 itu.
Baca: Benarkah Repdem Polisikan Waketum Gerindra Lantaran Hal Ini?
Menganggapi menyebarnya press release yang disebarluaskan, Selasa, 1 Agustus 2017, press release yang mengatasnamakan Relawan Perjuangan Demokrasi (REPDEM) berisi pernyataan akan melaporkan Arief Poyuono ke polisi, Arief menyatakan bahwa rencana itu salah. Itu pun jika press release itu benar dikeluarkan oleh Repdem.
“Nah Repdem mau laporin saya salah dong. Dan Saya sudah jelaskan sama Sekjen PDIP yang telpon Saya, serta Saya sudah telpon Ketua Umum Repdem Bapak Masinton dan sudah saya jelaskan seperti yang di atas. Jadi engga benar itu PDIP dikaitkan dengan PKI, saya hanya menegaskan kalau prilaku memaksakan kehendak seperti PT 20 %, akhirnya PDIP sering disamakan PKI oleh segelintir orang dan Sengkuni di Jogya,” ungkapnya.
Menurut Arief, jika pun PDIP tidak terima dengan statement dirinya, yang berhak melaporkan adalah Ketua Umum PDIP. “Kalau yang benar jika PDIP tidak terima dengan statement Saya ya mohon dimaafkan dan dimengerti, dan yang berhak laporkan Saya itu Ibu Megawati Bukan Repdem dong. Repdem kan tidak punya legal standing untuk mewakili PDIP,” ucapnya.
Menyusul permintaan maaf melalui ucapan, Waketum Gerindra ini langsung melayangkan Surat resmi permintaan maaf yang ditandatangi di atas matrai 6000. Berikut ini isi suratnya:
Baca juga: PDIP Sering Disamakan Dengan PKI, Ini Penjelasan Waketum Gerindra
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
