NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH. Said Aqil Siroj menegaskan bahwa Nahdlatul Ulama mendukung komitmen Vatikan dan Al-Azhar yang dituangkan dalam Human Fraternity Document atau Dokumen Persaudaraan Kemanusiaan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab yang ditanda-tangani oleh Paus Fransiskus dan Imam Besar Al Azhar Sheikh Ahmed Al Tayeb pada tanggal 4 Februari 2019.
“Dukungan itu didasarkan konsepsi persaudaraan yang dianut Nahdlatul Ulama berupa persaudaraan sesama muslim (ukhuwah islamiyah), persaudaraan sebangsa dan setanah air (ukhuwah wathaniyah) dan persaudaraan sesama anak manusia (ukhuwah insaniyah atau ukhuwah bashariyah) sebagaimana didekralasikan Nahdlatul Ulama tahun 1984,” kata Kiai Said saat sambutan dalam pembukaan Munas Alim Ulama dan Kombes NU 2019 di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar di Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat, Rabu (27/2/2019).
Kiai Said menjelaskan dalam pandangan Nahdlatul Ulama, Human Fraternity Document merupakan bagian dari konsepsi persaudaraan yang telah diperjuangkan dan diimplementasikan Nahdlatul Ulama sekurang-kurangnya terhitung sejak 35 tahun lalu.
Konsepsi persaudaraan tersebut, lanjut Kiai Said, dapat memberi kontribusi bagi upaya untuk menghentikan permusuhan muslim dan non muslim di dunia.
“Menerima negara bangsa dan menolak khilafah; menerima konstitusi dan tidak mempertentangkan dengan syariah; dan mewujudkan perdamaian dunia,” paparnya.
Sekadar diketahui, Munas Alim Ulama dan Konbes NU Tahun 2019 kali ini mengambil tema “Memperkuat Ukhuwah Wathoniyaj untuk Kedaulatan Rakyat.”
Tema ini dipilih, kata Said, dilandasi oleh situasi menjelang pelaksanaan pesta demokrasi rakyat yaitu pemilu serentak untuk memilih Presiden/Wakil Presiden serta para wakil rakyat tahun 2019.
“NU perlu mengingatkan bahwa sebagai manifestasi kedaulatan rakyat, hasil pemilu harus mampu menjunjung, menegakkan dan mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kebijakan penyelenggaraan negara dan pemerintahan,” jelasnya.
Kiai Said pun menegaskan bahwa Mandat sejati dari kekuasaan adalah kemaslahatan rakyat, kesejahteraan sebesar-besar rakyat Indonesia.
Karena itu, lanjut Kiai Said, Pilpres, Pileg dan Pilkada tidak boleh berhenti sebagai ajang suksesi kekuasaan, tetapi momentum penyelenggaraan kembali komitmen penegakan kedaulatan rakyat di tengah situasi zaman yang berubah dan bergerak cepat.
“Salah satu perubahan itu ditandai oleh gelombang Revolusi Industri 4.0. yang bertumpu pada penggunaan massif teknologi informasi komunikasi berbasis internet (internet of things), kecerdasan buatan (artficial intelligent) dan analisis big data. Revolusi Industri 4.0 berdampak luas, terutama pada sektor lapangan kerja,” katanya.
Pewarta: Achmad S.
