NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ombusman RI kembali menyorot kinerja pelayanan publik di Jatim. Bahkan institusi tersebut memberikan warna kuning untuk pelayanan publik di Jatim.
Wakil ketua Komisi A DPRD Jatim Hadi Dediansyah mengatakan peningkatan pelayanan publik harus dilakukan perombakan untuk pembenahan pelayanan terhadap masyarakat di Jatim.
“Perlu ada intropeksi dari Pemprov Jatim dalam memberikan pelayanan publik yang terbaik untuk masyarakat. Perlu ada perhatian khusus dari Pemprov,”jelas pria yang akrab dipanggil cak Dedi ini saat dikonfirmasi, Minggu (9/1).
Politisi asal partai Gerindra ini mengatakan penilaian tim Ombusman RI yang memberi warna kuning untuk pelayanan publik di Jatim harus menjadi semangat dari Pemprov untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan publik di Jatim.
“Penilaian dari Ombusman RI tersebut bisa jadi acuan apa saja yang perlu dilakukan dalam pelayanan publik di Jatim,” terangnya.
Hadi Dediansyah lalu mengambil contoh pelayanan publik yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya di sector pendidikan. “Banyak dikeluhkan soal pemberlakuan zonasi dalam penerimaan siswa ditingkat SMA dan SMK. Masalah zonasi menjadi problem yang banyak dikeluhkan siswa. Pemprov harus membuat kebijakan lain agar semangat siswa untuk sekolah kelanjutan tidak terpatahkan karena terbentur zonasi,” jelasnya.
Ditambahkan oleh cak Dedi, pihaknya berharap gubernur Khofifah harus rajin turun langsung ke bawah untuk melihat langsung kinerja anak buahnya dalam memberikan pelayanan publik ke masyarakat.
“Turun langsung ke bawah biar tahu kabinetnya sudah kerja maksimal apa belum,”tutupnya.
Sekedar diketahui, Ombudsman RI mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik 2021 dimanan untuk Jatim berada di peringkat 18, masuk zona kuning alias predikat kepatuhan sedang bersama 18 provinsi lainnya. Sedangkan 13 provinsi masuk zona hijau atau kepatuhan tinggi dan 2 provinsi zona merah alias kepatuhan rendah. (setya)
