NUSANTARANEWS.CO – Militer Myanmar mengakui bahwa pasukan keamanannya membunuh 10 orang etnis Rohingya yang sebelumnya telah ditangkap. Hal ini merupakan untuk pertama kalinya militer Myanmar mengakui adanya pelanggaran hak azasi manusia sejak melancarkan operasi untuk meredam militan Rohingya, sejak Agustus tahun lalu.
Militer Myanmar pada hari Rabu (10/01) mengatakan empat anggota pasukan keamanan telah membunuh 10 orang penduduk desa pada bulan September tahun lalu. Ditambahkan bahwa akan ada tindakan bagi anggota pasukan keamanan yang bertanggung jawab dalam insiden tersebut.
“Memang benar bahwa kedua penduduk desa dan aparat keamanan mengakui bahwa mereka membunuh 10 militan Bengali (Rohingya) ,” kata pihak militer.
Seperti telah diberitakan pada awal September tahun lalu, pasukan keamanan Myanmar telah melakukan “operasi pembersihan” di negara bagian Rakhine setelah sebelumnya sekitar 200 militan bersenjata Rohingya menyerang pos-pos keamanan di wilayah tersebut.
Tentara, yang tidak berada di bawah kendali pemerintah sipil, melancarkan serangan balasan di Rakhine utara sebagai tanggapan atas serangan militan Rohingya pada tanggal 25 Agustus, yang memicu eksodus lebih dari 650.000 penduduk desa Rohingya ke Bangladesh.
Muslim Rohingya mengklaim ada banyak warga sipil yang tewas terbunuh oleh pasukan keamanan, namun pemerintah Myanmar membantah adanya pengerahan kekuatan yang besar.
Pada saat yang sama, dua wartawan kantor berita Reuters dihadapkan pada pengadilan karena menerima dokumen rahasia yang dilaporkan terkait dengan pembantaian tersebut.
Militer merujuk pada anggota minoritas Muslim Rohingya sebagai orang Bengali, sebuah istilah yang ditolak Rohingya karena menyiratkan bahwa mereka adalah migran ilegal dari Bangladesh.
Meskipun orang Rohingya menganggap diri mereka sebagai etnis minoritas di Myanmar, mayoritas Buddhis menganggap mereka orang asing ilegal dari Bangladesh.
Sampai hari ini, pasukan keamanan Myanmar tetap membantah tuduhan bersalah atas insiden pembunuhan tersebut.
Amnesty International menggambarkan pernyataan tersebut sebagai “keputusasaan dari kebijakan militer tentang penyangkalan diri atas kesalahan apapun”.
Kelompok hak asasi manusia telah mengecam kekerasan yang disponsori negara secara sistematis terhadap kelompok agama dan etnis minoritas, yang mencakup pembunuhan massal, pemerkosaan, peletakan ranjau darat, dan pembakaran seluruh desa yang telah mendorong hampir satu juga penduduk Rohingya mengungsi ke Bangladesh. (as)
