Hankam

Oknum Polisi Kerap Sakiti Rasa Keadilan Publik, Capres Harus Jelaskan Konsep Pengawasan Anggota Polri

Anggota Polri. (Foto: Dok. Polri/Istimewa)
Anggota Polri. (Foto: Dok. Polri/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Oknum Polisi masih ada yang menyakiti rasa keadilan publik, calon presiden (Capres) harus menjelaskan konsep pengawasan anggota Polri.

Tugas Polri masih banyak dalam konteks menjaga keamanan Indonesia sehingga ke depan dinilai perlu diperkuat lagi dengan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum kepolisian yang tidak profesional dan cenderung bertindak menyakiti rasa keadilan publik.

“Keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan tidak boleh dirusak oleh oknum-oknum yang mengkhianati sikap profesionalisme institusinya,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, Sabtu (30/3/2019).

Baca juga: Democratic Policing Tito Karnavian Dinilai Patut Diwaspadai

Menurutnya, pengawasan ketat terhadap oknum-oknum polri yang kerap berulah negatif perlu ditingkatkan, baik oleh polri maupun institusi di luar polri. Hukuman yang tegas, mulai dari diseret ke pengadilan hingga pemecatan harus dilakukan agar ada efek jera bagi oknum Polri yang nakal.

Calon presiden 2019 diminta untuk menjelaskan konsepnya dalam memperbaiki Polri secara utuh sehingga revolusi mental benar-benar bisa dilakukan terhadap institusi keamanan itu.

Baca Juga:  Satgas Catur BAIS TNI dan Tim Gabungan Sukses Gagalkan Pemyelundupan Ribuan Kaleng Miras Dari Malaysia

“Perbaikan Polri yang signifikan itu menyangkut pengawasan ketat, tindakan tegas terhadap oknum yang menyimpang, satu sikap perkataan dengan perbuatan, atasan harus menjadi teladan, perbaiki fasilitas kerja kepolisian, perbaiki mata anggaran polri, perbaiki penghasilan anggota Polri, dan perbaiki struktur Polri hingga tidak tambunan tapi langsing, efisien, efektif dan dinamis,” urai Neta.

Baca juga: Benarkah Rencana Pengembalian Dwifungsi TNI Sebagai Respon Gagasan Dwifungsi Polri?

“Buat apa Polri kebanyakan jenderal dan kebanyakan anggota jika gaji personilnya sangat minim, yang kemudian menjadi benalu bagi masyarakat,” imbuhnya.

Dalam konsep kepolisian modern sebagai aparatur penjaga keamanan, kata dia, jumlah anggota kepolisian harus dibatasi agar organisasi kepolisian efektif, efisien dan dinamis dengan penghasilan maksimal. Kemudian, tugas-tugas kepolisian didukung oleh teknologi kepolisian atau IT dalam menjaga keamanan masyarakat.

“Kedua capres harus memikirkan dan mempunyai konsep yang jelas untuk menata sistem keamanan dan Polri sebagai institusi yang mengurusinya,” ujarnya.

Baca Juga:  Hut Ke 78, TNI AU Gelar Baksos dan Donor Darah

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,050