Connect with us

Hankam

Debat Capres 2019 Edisi Keempat, Calon Presiden Diminta Soroti Kinerja Polri

Published

on

Anggota Brigade Mobile (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia.

Anggota Brigade Mobile (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia. (Foto: Ilustrasi/Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, JakartaDebat Capres 2019 edisi keempat, calon presiden diminta soroti kinerja Polri.

Debat capres 2019 edisi keempat Sabtu (30/3/2019) malam menjadi penting di tengah berkembang biaknya kelompok radikal anti ideologi Pancasila, eks teroris dan para preman jalanan. Sebab debat mengusung tema Ideologi, Pemerintahan, Pertahanan dan Keamanan, serta Hubungan Internasional.

Ind Police Watch (IPW) menilai, kedua capres harus menjelaskan mengapa kelompok radikal yang anti ideologi Pancasila bisa terakomodir, bahkan mendapat angin dalam euforia Pilpres 2019. Sehingga kelompok radikal itu bebas mengibarkan semangat anti Bhineka Tunggal Ika.

“Dalam debat keempat ini, kedua capres harus menyadari bahwa dalam euforia Pilpres 2019 sudah berkembang biak dan berkamuflase kelompok radikal anti Pancasila, eks teroris, dan preman jalanan, seolah-olah mereka adalah kekuatan capres tertentu. Kelompok ini seolah berperan penting untuk memenangkan capres tersebut. Padahal manuver kelompok ini merupakan potensi ancaman keamanan, apalagi kelompok ini makin nekat melakukan aksi door to door,” kata Ketua Presidium Ind Police Watch, Neta S Pane, Jakarta, Sabtu (30/3/2019).

Bagaimana pun, kata dia, Polri sebagai institusi penjaga keamanan harus mencermati, mendeteksi, mengantisipasi dan harus melakukan pagar betis terhadap manuver kelompok ini dan kemudian melajukan sapu bersih.

Sebab, sudah menjadi tugas Polri sebagai aparatur negara untuk mengawal, mengamankan dan menjaga kelangsungan Bhineka Tunggal Ika dan Pancasila sebagai ideologi negara.

“Ironisnya, saat jajaran kepolisian melakukan tugasnya ini mereka dituding seolah-olah tidak netral dan ikut terlibat dalam kepentingan politik praktis. Dalam kasus ini IPW berharap kedua capres melihat situasi ini dengan jernih dan jangan terprovokasi ulah kelompok-kelompok yang hendak mendegradasi Bhineka Tunggal Ika dan mendegradasi hasil pilpres demi tujuan penghancuran ideologi Pancasila,” papar Neta.

Baca Juga:  Pesan Rindu untuk Sahabat

Dia menambahkan, dalam UUD 45 ditegaskan keamanan adalah menjadi tugas kepolisian, sedangkan pertahanan adalah tugas TNI.

“Selama ini, baik di era SBY maupun di era Jokowi, penanganan keamanan yang dilakukan Polri sudah cukup baik. Indonesia relatif aman, meski di sana sini masih ada keluhan publik terhadap sikap perilaku anggota kepolisian dalam menjaga keamanan. Tapi secara umum keamanan Indonesia relatif stabil. Dalam hal pemberantasan terorisme masyarakat dunia mengakui kinerja Polri,” paparnya.

Namun, tambah dia, dalam pemberantasan narkoba Polri masih kedodoran karena masih banyak oknum Polri maupun di luar Polri yang bermain-main dengan narkoba dan mendapat manfaat dari sana.

“Sistem kerja Polri dalam menjaga keamanan Indonesia ini ke depan perlu diperkuat lagi dengan pengawasan yang ketat terhadap oknum-oknum kepolisian yang tidak profesional dan cenderung bertindak menyakiti rasa keadilan publik. Sehingga keberhasilan Polri dalam menjaga keamanan tidak dirusak oleh ulah oknum-oknum yang mengkhianati sikap profesionalisme institusinya,” urai Neta.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler