Pada 7 Desember 2022, Mesir meratifikasi keikutsertaannya dalam Bank Pembangunan Baru (NDB) — sebuah bank pembangunan multilateral (MDB) yang didirikan pada tahun 2015 di bawah bimbingan langsung dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan (BRICS). Mesir menyusul setelah masuknya Bangladesh, Uni Emirat Arab, dan Uruguay pada 2021.
Oleh Silvia Menegazzi
NDB bertujuan untuk ‘memobilisasi sumber daya untuk infrastruktur dan proyek pembangunan berkelanjutan di negara-negara BRICS dan negara berkembang lainnya serta negara berkembang’. Bank memiliki kemitraan dengan sesama bank pembangunan multilateral seperti Bank Dunia, Bank Pembangunan Afrika, dan lembaga-lembaga utama nasional dan global termasuk Bank Pembangunan Cina dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak didirikan, NDB telah menandatangani 35 Nota Kesepahaman dengan berbagai lembaga, seperti bank pembangunan nasional, perusahaan, dan akademisi.
Hingga tahun 2015, NDB telah menyetujui 84 proyek di bidang transportasi, pembangunan perkotaan, kesehatan masyarakat, teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan sumber daya air, dan infrastruktur berkelanjutan. Sejauh ini, semua proyek berada di negara-negara BRICS. Tetapi mengingat keanggotaan NDB yang diperluas dan kesenjangan investasi dan pembiayaan negara-negara berkembang untuk mendanai pembangunan infrastruktur, bank tersebut kemungkinan akan memperluas operasi pendanaannya di luar BRICS.
Secara teori, keanggotaan terbuka untuk negara mana pun di luar lima pendiri. Namun dalam praktiknya, ada kriteria penerimaan khusus yang harus dimiliki negara. Dalam wawancara yang tidak dipublikasikan, seorang wakil presiden NDB menjelaskan tiga kriteria Gugus Tugas NDB tentang perluasan keanggotaan. Ini termasuk kebutuhan yang sah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang berkelanjutan, komitmen yang kuat untuk multilateralisme secara paralel dengan peringkat risiko kredit negara yang sehat dan keselarasan politik yang tidak akan memusuhi anggota NDB mana pun.
Faktor utama yang mendorong NDB untuk menyambut Mesir sebagai anggota baru kurang jelas. Menurut laporan Grup Bank Dunia 2018, Mesir menghadapi kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang signifikan selama 20 tahun ke depan dengan kesenjangan investasi US$230 miliar secara keseluruhan. Hal ini, bersamaan dengan kebutuhan Mesir untuk memodernisasi, menyebabkan persaingan sengit antara negara-negara Barat, Cina, dan Rusia.
Mesir tidak berbagi batas geografis dengan negara BRICS mana pun. Tapi ia menikmati hubungan politik dan ekonomi yang baik dengan Cina dan Rusia.
Pada tahun 2018, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi menandatangani perjanjian Kemitraan Komprehensif dan Kerjasama Strategis. El-Sisi mendefinisikannya sebagai babak baru dalam sejarah kerjasama Mesir-Rusia. Pada September 2022, Putin menyatakan Mesir sebagai salah satu mitra terpenting Rusia di Afrika dan dunia Arab. Ketika ketegangan geopolitik meningkat antara Barat dan Rusia, kepentingan Moskow di Global South—seperti meningkatkan jumlah negara yang tidak menentang pelanggaran Rusia terhadap kedaulatan Ukraina—tidak dapat diremehkan.
Cina dan Mesir juga merupakan mitra strategis dan telah meningkatkan kerja sama ekonomi mereka. Cina adalah mitra komersial utama Mesir dan Mesir adalah penerima terbesar investasi asing langsung Cina di Afrika. Mesir juga merupakan negara Timur Tengah pertama yang mendapatkan bantuan keuangan dari Bank Investasi Infrastruktur Asia, sebuah bank pembangunan multilateral yang dipimpin Cina. Beijing bahkan membangun ibu kota Mesir baru sebagai bagian dari investasi US$3 miliar di bawah Inisiatif Sabuk dan Jalan.
Ada kekhawatiran yang berkembang tentang sejauh mana BRICS sebagai sebuah kelompok dapat membingkai wacana tentang pembangunan internasional dan tata kelola global. Deklarasi Beijing KTT BRICS XIV yang diterbitkan pada Juni 2022 menegaskan kembali komitmen kelompok terhadap multilateralisme melalui hukum internasional dan niat untuk memajukan pembangunan berkelanjutan. Namun Deklarasi tersebut juga menandakan niat negara-negara BRICS untuk memperluas jangkauan global mereka. Itu dilakukan dengan mengacu pada pendekatan BRICS Outreach/BRICS+, sebuah kerangka kerja yang dibuat untuk ‘interaksi dan kemitraan yang lebih besar di antara negara-negara Global South untuk membentuk agenda guna menghasilkan perubahan dalam ekonomi global’.
Misi NDB dibingkai sebagai menjembatani kesenjangan antara kebutuhan dan pendanaan negara-negara berkembang dan berpenghasilan rendah. Namun keterlibatannya yang terbatas dengan langkah-langkah tata kelola global yang menangani utang yang tidak berkelanjutan — seperti Kerangka Kerja Bersama yang disahkan pada November 2022 oleh G20 dengan Klub Paris — menimbulkan pertanyaan tentang komitmen nyata NDB terhadap penyelesaian utang.
Pendekatan BRICS terhadap tata kelola global dan pembangunan internasional juga tampaknya sangat sejalan dengan narasi dan kepentingan Cina. Bagi Cina, BRICS sebagai sebuah kelompok mewakili peluang untuk memajukan visinya tentang reformasi tata kelola global. Cina-lah yang mengusulkan model kerja sama BRICS+, yang dibayangkan sebagai cara ‘untuk lebih mencerminkan keprihatinan yang sah dan tuntutan yang masuk akal dari sebagian besar negara, terutama negara berkembang’.
Bank Investasi Infrastruktur Asia dianggap sebagai proyek paling ambisius Cina untuk mengubah status quo tatanan internasional liberal. Tetapi keanggotaan NDB yang diperluaslah yang menunjukkan kepercayaan pada potensi Cina untuk memajukan peran kepemimpinannya vis-a-vis reformasi tata kelola global. Agenda bersama BRICS untuk terlibat dengan negara-negara di Global South juga dapat mewakili inti dari strategi ini.
Pencarian Cina untuk Global South di tahun-tahun mendatang akan diperkuat dalam kerangka kerja multilateral pasca-Barat. Ini akan memperkuat peran BRICS dalam pembangunan internasional dalam hal politik, tetapi juga kerja sama ekonomi dan keuangan — faktor yang sering diremehkan oleh negara-negara Barat. (*)
