NusantaraNews.co, Jakarta – Anggota DPR RI 1999-2009, Habil Marati menegaskan anggapan sejumlah pihak yang menyebut bahwa kasus Rohingya erat kaitannya dengan persoalan Agama. Anggapan ini dimunculkan lantara kedua pihak yang berkonflik memang berlainan secara agama. Ditambah lagi, terjadi pembakaran Masjid beberapa hari sebelum Idul Adha.
Karena itu, menurut Habil Marati seharusnya Jokowi sebagai President RI miliki dengan kekuasaan dan kewenangannya bisa menghentikan kejahatan kemanusian pembantaian muslim Rohyngya yang dilakukan tentara Myamar, polisi Myamar serta para biksu.
“Jokowi sebagai president memiliki kepentingan baik sebagai presiden maupun sebagai seorang muslim. Kepentingan Jokowi sebagai seorang president RI dimana rakyatnya beragama Islam adalah sebuah Negara yang memiliki pengaruh serta daya tekan yang kuat terhadap Negara-Negara Anggota ASEAN termasuk Myamar,” kata Habil baru-baru ini dalam catatan reflektifnya, ‘Antara Warung Nasi Saeni dan Muslim Rohingya, Jokowi ada Dimana?’.
Menurut dia, Jokowi juga bisa memerintahkan Duta besar Indonesia di Myamar untuk menekan Aung San Suu Kyi agar menghentikan pembantaian terhadap penduduk anak-anak, wanita serta orang-orang tua pada muslim Rohyngya. “Jokowi sebagai presiden dapat menekan Myamar baik melalui cara-cara kerja sama sesama Anggota ASEAN maupun aksi militer,” imbuhnya.
Selain itu, Habil menyampaikan, momentum kemanusian muslim Rohingya yang dilakukan oleh secara resmi Pemerintahan Myamar serta didukung para biksu, semestinya Jokowi dapat mengkokohkan posisi RI di kawasan Asean sebagai stabilitas politik, keamanan serta kemanusian dikawasan Negara Negara ASEAN.
“Tapi sayang nampaknya Jokowi mencoba untuk mengambil posisi Netral terhadap isu-isu yang menyangkut Umat Islam meskipun di depan mata ada pembantaian muslim Rohingya di Myamar,” ketus Habil.
Simak: Tak Hanya Kecaman, Jokowi Konkret Bantu Atasi Krisis Kemanusiaan Rohingya
Secara hampir bersamaan, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) atas nama seluruh rakyat ndonesia sangat menyesalkan krisis kemanusiaan yang dialami etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar.
Karena itu, Jokowi menegaskan bahwa komitmen Indonesia untuk senantiasa membantu atas krisis kemanusiaan di Myanmar ialah dengan aksi nyata bukan dalam bentuk pernyataan kecaman.
“Dan pemerintah berkomitmen terus untuk membantu mengatasi krisis kemanusiaan, bersinergi dengan kekuatan masyarakat sipil di Indonesia dan juga masyarakat internasional,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Minggu (3/9/2017) malam.
Membuktikan ucapannya, Jokowi menyampaikan bahwa dirinya telah menugaskan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menjalin komunikasi intensif dengan berbagai pihak termasuk Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres dan Komisi Penasihat Khusus Untuk Rakhine State, Kofi Annan.
“Dan sore tadi Menteri Luar Negeri telah berangkat ke Myanmar, untuk meminta pemerintah Myanmar agar menghentikan dan mencegah kekerasan, agar memberikan perlindungan kepada semua warga termasuk muslim di Myanmar, dan agar memberikan akses bantuan kemanusiaan,” tutur Jokowi.
Baca: Menlu RI Terbang ke Myanmar, PPB Berharap Indonesia Bisa Atasi Krisis Kemanusiaan
Baca Juga: Menlu RI Minta Myanmar Hentikan Kekerasan di Rakhine
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
