NUSANTARANEWS.CO, Tenggarong – Wakil Ketua MPR RI, Mahyudin, mengungkapkan bahwa Sosialisasi 4 Pilar MPR berbeda dengan penataran P4 pada masa Orde Baru. Menurutnya, Sosialisasi 4 Pilar MPR adalah untuk menyegarkan kembali pemahaman pada ideologi Pancasila.
“Secara tidak sadar kita diganggu baik dari dalam maupun dari luar. Pemahaman kita terhadap ideologi tergerus melalui proxy war atau perang asimetris. Bukan perang konvensional tapi dengan cara merusak ideologi bangsa,” ungkapnya saat memberi pengantar dan membuka Sosialisasi 4 Pilar MPR dalam kuliah umum atau studium generale kepada mahasiswa Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Kamis (23/3/2017). .
Melalui proxy war, lanjut Mahyudin, secara tidak sadar nilai luhur gotong royong tergantikan dengan paham individualistik. Maka dari itu, terjadilah tawuran antar pelajar dan juga tawuran antar kampung. “Kita kurang menghormati kebhinnekaan,” ujarnya.
Proxy war, Mahyudin mengatakan, juga menjadi perang ideologi dan ekonomi. Proxy war memasukkan ideologi radikalisme, sehingga banyak orang yang diiming-imingi masuk kelompok radikal Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Dalam perang ekonomi, Indonesia juga belum merdeka dan berdaulat.
“Buktinya Indonesia seharusnya sudah bisa menguasai Freeport. Tapi sampai sekarang belum. Padahal Indonesia memiliki kemampuan untuk mengelola Freeport. Seperti ucapan Bung Karno, kita harus berdikari, berdiri di atas kaki sendiri,” katanya.
Di sisi lain, Mahyudin juga menyoroti soal demokrasi di Indonesia. Demokrasi Indonesia semakin terbuka dengan pemilihan langsung, one man one vote. “Demokrasi Indonesia terbuka melebihi negara demokrasi seperti Amerika Serikat,” ungkapnya.
Namun, menurut Mahyudin, demokrasi belum berjalan dengan semestinya. Dia mencontohkan dalam pemilihan langsung, kelas menengah terpelajar memilih pemimpin berdasarkan visi misi, kualitas, kapabilitas, integritas. “Tapi masyarakat bawah masih terpengaruh dengan ‘berjuang’, memilih pemimpin berdasarkan beras, baju, dan uang. NPWP, Nomor Piro Wani Piro. Itulah demokrasi kita,” ujarnya.
Mahyudin menambahkan, demokrasi terbuka bisa berjalan baik dan efektif di negara maju yang masyarakatnya sudah makmur. “Tapi bukan berarti demokrasi kita harus kembali ke belakang. Melainkan kita harus mencerdaskan rakyat,” katanya. (DM)
Editor: Romandhon
