NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Monitoring DPRD Nunukan, Andrea Pratama temukan proyek bermasalah. Di tengah pandemi Corona tidak menjadi alasan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan untuk tetap melakukan peninjauan (monitoring) terhadap beberapa obyek alokasi anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Nunukan. Para wakil rakyat tersebut merasa bertanggung jawab atas realisasi dari dana yang bersumber dari APBN sehingga semaksimal mungkin harus tepat sasaran dan kegunaannya.
Andre selama hampir tiga hari sengaja meluangkan waktunya untuk melakukan monitoring dibeberapa proyek APBD yang ada Pulau Sebatik. Selain karena Sebatik adalah wilayah dari Dapilnya, Andre menilai bahwa sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka infatastruktur yang dibangun harus mampu menyamai pembangunan di Malaysia.
Memang tidak ditemukan adanya proyek fiktif, namun beberapa proyek tertentu mendapat kerusakan dan kurang sempurna dalam pengerjaannya, menurut hasil pantauan Politisi Partai Bulan Bintang (PBB) tersebut.
“Sehingga ini akan menjadi catatan untuk kita sampaikan dalam sidamg nanti melalui Fraksi Demokrat agar segera ditindak lanjuti,” ujar tokoh Perbatasan yang terkenal vokal tersebut.
Diantaranya, ungkap Andre, adanya retakan di Pasangan Batu pada pekerjaan Pembangunan Box Culvert dan Siring Jalan Menuju Batu Lamampu. Selain itu, di Puskesmas Sungai Taiwan, ada juga retakan dinding serta belum cukup nya timbunan tanah di Bagian IPAL
“Kita juga melihata asesoris kloset duduk yang kurang sempurna dan wastafel yang tidak ada merknya. Hal ini mesti kita cek kembali sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan oleh rekanan,” tuturnya
Lebih lanjut Andre mengungkapkan bahwa saat ini masih ada beberapa paket proyek yang masih berstatus terhutang dalam pembayaran. Sehingga ia minta agar pihak terkait melakukan pengecekan ulang dan kesesuaian volume pekerjaan sebelum dilakukan pembayaran 100%.
Terkait hal tersebut, Andre benar-benar minta keseriusan dan tanggung jawab semua pihak mengingat yang digunakan untuk membangun proyek-proyek tersebut adalah uang rakyat yang tentu saja harus ada pertanggungjawabanya. Sehingga menurutnya, sinergitas semua pihak merupakan hal yang wajib, apalagi terkesan abai termasuk dalam hal komunikasi dengan persoalan terkait.
“Kami benar-benar berharap kedepan OPD dapat bersinergi dalam hal monitoring DPRD. Jangan sampai ada pejabat pemerintah yang meminta kami menelpon kontraktornya, karena ini bukan kapasitas kami. Saya hanya mengingatkan, yang digunakan tersebut adalah uang rakyat, maka 1 rupiah pun mesti harus transparan dalam penggunaan dan tanggung jawabnya,” tegas Andre. (ES/ed. Banyu)
