Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pendidikan Vokasi Industri

Monitoring dan Evaluasi Hasil Pelaksanaan Program Pendidikan Vokasi Industri. (FOTO: Dok. Kemenperin)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) memonitoring evaluasi hasil pelaksanaan program pendidikan vokasi industri yang link and match antara Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan industri. Hal ini dilakukan guna mendorong terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang kompeten di Tanah Air.

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Eko S.A Cahyanto menyampaikan, sampai akhir tahun ini, Kemenperin akan melakukan monitoring dan evaluasi, agar mengetahui hasilnya seperti apa, sehingga nanti terus melangkah lebih baik lagi.

“Karena dari 14 ribu SMK di Indonesia, ada sekitar 4.000 SMK yang memiliki kompetensi terkait dengan industri,” kata Eko, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Eko mengemukakan, pihaknya telah melakukan penyelarasan kurikulum dan silabus di SMK sesuai dengan kebutuhan industri. Selain itu dilakukan pula penyusunan modul untuk materi pembelajaran tambahan. “Hingga saat ini, sudah ada sebanyak 35 kompetensi keahlian bidang industri,” ujarnya.

Menurut dia, supaya kurikulum hasil penyelarasan dapat diimplementasikan dengan baik perlu ada peningkatan kompetensi guru bidang produktif. Mulai tahun 2018, Kemenperin telah memfasilitasi pelatihan sebanyak 508 guru SMK dan program pemagangan guru SMK sebanyak 1.233 orang.

Pada Tahun 2019, Kemenperin akan memprogramkan peningkatan kompetensi guru produktif SMK, yakni melalui program pemagangan yang ditargetkan diikuti sebanyak 1.000 guru dan pelatihan sebanyak 1.000 guru.

“Kami harapkan, guru-guru SMK dapat memanfaatkan kesempatan ini guna terlaksananya program link and match dengan industri,” ungkapnya.

Selanjutnya, Kemenperin terus mendorong penyediaan peralatan praktikum yang memadai di SMK. Pasalnya, selain ketersediaan guru produktif, implementasi kurikulum hasil penyelarasan juga memerlukan ketersediaan peralatan praktikum minimal di SMK agar siswa dapat dibekali dengan keterampilan teknis dasar sebelum masuk ke industri.

“Untuk itu, dalam setiap kegiatan launching vokasi industri selalu diiringi dengan pemberian hibah peralatan dari industri,” sebutnya.

Guna mendorong penyediaan peralatan praktikum, lanjutnya, pada tahun 2017 Kemenperin juga telah merealokasi anggaran sebesar Rp35 miliar, ditujukan untuk bantuan peralatan praktikum minimum kepada 74 SMK.

“Untuk Tahun 2019, penyediaan peralatan minimum di SMK diupayakan kembali melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, setelah membentuk Kelompok Kerja Program Revitalisasi SMK yang telah disahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Perindustrian,” papar Eko. (red/nn)

Editor: Achmad S.