NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Minim, Dewan Jatim dorong penambahan anggaran pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim. Dewan Jatim berharap Pemprov Jatim menambah anggaran untuk penanganan perempuan dan anak ditambah. Pasalnya banyak persoalan yang dialami oleh perempuan di Jatim. Misalnya, pelecehan, kekerasan hingga pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim semakin hari semakin meningkat.
“APBD Jatim 2019 sebesar Rp 31 Triliun, di mana untuk urus pemberdayaan perempuan di Jatim sebesar Rp 36 M selama satu tahun,” jelas anggota Komisi E DPRD Jatim Hari Putri Lestari di Surabaya, Kamis (9/7).
Dikatakan oleh wanita yang akrab dipanggil HPL ini bahwa minimnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan di Jatim misalnya untuk pembinaan keluarga TKW sebesar Rp 99 Juta per tahun, pelaksanaan gerakan anti kejahatan seksual terhadap anak sebesar Rp 600 juta per tahun dan pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak kekerasan dan perdagangan orang sebesar Rp 486 juta pertahun.
“Pada tahun 2019, belanja hibah fungsi pemberdayaan perempuan untuk biaya operasional penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Jatim mendapat alokasi dana bantuan hibah sebesar Rp 700 juta per tahun. Ini sangat minim sekali karena angka kekerasan pada perempuan dan anak di Jatim tinggi,” jelasnya.
Wanita yang juga politisi asal PDIP ini menambahkan dengan jumlah anggaran yang total keseluruhan Rp 36 M untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim tersebut, pihaknya menganggap perlu ada penambahan anggaran.
“Kami berharap ke depannya ada peningkatan anggaran untuk pemberdayaan perempuan dan anak di Jatim,” sambungnya.
Politisi yang juga aktivis perburuhan ini menambahkan pihaknya berharap Pemprov Jatim mengurangi dana-dana lainnya yang tidak penting dan tidak masuk dalam skala prioritas.
“Kalau dananya minim bagaimana bisa menangani penanggulangan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perlu ada penambahan anggaran untuk itu,” tandasnya, (Setya)
