NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Lingkar Wajah Kemanusiaan (LAWAN Institute) Muhammad Mualimin menilai, perilaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly dalam menyikapi kasus Harun Masiku terlihat mencolok lebih mengutamakan kepentingan politik PDIP ketimbang sebagai Menteri yang bekerja untuk Rakyat se-Indonesia.
Ia menyebut, Yasonna sebagai menteri lebih mirip kacung PDI Perjuangan ketimbang katalisator penegakan hukum, keberadaannya tidak berguna bagi rakyat banyak. Presiden Jokowi lebih baik mencopot Yasonna Laoly dari kabinet karena menghambat penegakkan hukum KPK.
‘’Yasonna itu kan menterinya rakyat Indonesia, tingkah lakunya harus untuk kepentingan bangsa. Kalau orang sudah diamanahi jadi menteri, ya jangan lagi menganggap dirinya corong partai. Itu abdi negara yang gagal paham. Bila menteri yang digaji rakyat hanya jadi sekrup partai, lebih baik dicopot saja. Menteri seperti itu tidak berguna bagi NKRI yang ingin bebas dari korupsi. Manuver Yasonna menghambat kinerja KPK,” kata Mualimin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (25/1/2020).
Menteri Yasonna lanjut dia, beberapa waktu lalu hadir dalam pembentukan Tim Hukum PDIP menghadapi penyidikan KPK. Menurut Mualimin, hal itu telah menciderai etika publik dan terkesan tidak profesional.
Pemerintahan negara yang di dalamnya terdapat kabinet menteri dibentuk agar bekerja untuk segenap tumpah darah Indonesia.
“Bila menteri lebih mengutamakan kepentingan partai asal ketimbang kerja untuk publik, berarti menteri semacam itu lebih takut pada Ketua Umum PDIP dan tidak peduli bila skor pemberantasan hukum di Indonesia memburuk,” jelasnya.
‘’Sebelum jadi menteri, Yasonna memang anak buah Megawati. Tapi usai dilantik jadi Menkumham, Yasonna adalah anak buah dari Republik Indonesia,” tegasnya.
