NUSANTARANEWS.CO – Mensos: Warga di Lokasi Rawan Bencana Akan Direlokasi. Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa daerah-daerah yang memiliki topografi tanah yang rentan terhadap bencana alam, baik banjir maupun longsor agar segera diantisipasi dengan opsi relokasi.
“Bagi daerah yang memiliki kerentanan bencana alam banjir dan tanah longsor agar segera dilakukan upaya relokasi bagi warga setempat untuk menghindari korban jiwa berjatuhan,” ungkap Mensos seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Di Purworejo sendiri, Khofifah mengatakan, ada 19 rumah yang sedang dikomunikasikan dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera dilakukan relokasi ke tempat permukiman yang lebih aman.
Menurutnya, Pemerintah Pusat menekankan agar daerah yang memiliki potensi besar akan terjadinya bencana alam untuk direlokasi ke tempat lebih aman dan itu telah dilakukan, misalnya yang terjadi di Banjarnegara, Jawa Tengah, dan di Subang, Jawa Barat.
“Opsi relokasi penduduk dari permukiman yang rentan dan rawan bencana ke daerah yang lebih aman merupakan ikhtiar pemerintah untuk menyelamatkan warga dan menghindari korban jiwa dan kerugian lainnya,” ujar Khofifah.
Pihak Kementerian Sosial (Kemensos), sambung Khofifah, selalu menerapkan Standard Operating Prosedure (SOP) tersendiri dalam penanganan kebencanaan, yaitu turut berduka dan merasakan apa yang dialami para keluarga korban, baik yang meninggal dunia mapun luka-luka dan sedang dirawat di rumah sakit.
“Korban meninggal dunia mendapatkan BSK (Bantuan Santunan Kematian) Rp15 juta yang diserahkan kepada ahli waris korban dan bagi para korban luka-luka mendapatkan bantuan dengan indeks yang berbeda dengan korban meninggal dunia,” katanya.
Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan stok pangan para korban bencana, para Bupati/Walikota dan Gubernur bisa menggunakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) mulai 100 hingga 200 ton, dan bahkan bisa di atas 200 ton.
“Untuk menggunakan CBP tersebut, kepala daerah harus mengeluarkan Surat Keputusan (SK) kedaruratan bencana. Dan itu merupakan kewenangan Mensos,” ucapnya.
Selain penanggulangan pasca bencana, Kemensos terus mengembangkan dan memperbanyak keberadaaan dari Kampung Siaga Bencana (KSB) di seluruh Indonesia sebagai langkah pencegahan atau preventif.
“KSB menyiapkan warga yang berada di daerah yang rawan bencana bisa menyiapkan diri dan bisa survive dalam menghadapi dan ketika bencana alam datang menerjang,” kata Mensos.
Sekadar informasi, Pemerintah Pusat telah menyalurkan bantuan tanggap darurat bencana alam melalui gudang di Bekasi, Jawa Barat, ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Tengah, yang berupa lauk-pauk 1.492 sardencis, kecap manis, sambal pedas dan minyak goreng senilai Rp95.377.592, serta 742 makanan anak yang bernilai Rp43.073.100.
Selain itu, ada juga peralatan evakuasi yang terdiri dari 1000 tenda gulung senilai Rp181 juta, 2000 matras senilai Rp129 juta. 500 family kit senilai Rp173.896.000, 500 kid ware senilai Rp225.520.000. 2000 selimut senilai Rp149.500.000 dengan total Rp997.466.692. (Deni)
