NUSANTARANEWS.CO – Menteri Sosial (Mensos), Khofifah Indar Parawansa, mengungkapkan bahwa di bulan November 2016 nanti akan ada tambahan 2,5 juta bagi penerima manfaat dari Conditional Cash Transfer (CCT) atau Program Keluarga Harapan (PKH) di seluruh Indonesia.
Menurutnya, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, ada tambahan 700 ribu penerima yang merupakan penerima baru sama sekali pada 2015. Juga, akan mendapat porsi tambahan sebanyak 8.500 penerima pada November ini.
“Pada November ini, ada pengembangan di 42 kabupaten/kota. Di Kabupaten Karo mendapat 1.200 jadi total 9.780. Diharapkan dengan tambahan bantuan sosial (bansos) ada penguatan bagi warga untuk mendorong anak-anak mereka tetap bersekolah,” ungkap Khofifah seperti dikutip dari siaran pers yang diterima Nusantaranews, Jakarta, Sabtu (15/10).
Bagi warga yang harus beradaptasi dengan kondisi Gunung Sinabung yang sudah 5 tahun, melalui PKH akan ada upaya pemutusan mata rantai kemiskinan dari mereka yang terdampak, terutama untuk pendidikan dan perbaikan gizi.
“Segera digelar pertemuan walikota/bupati se-Sumatera Utara untuk pemetaan, agar bantuan dari Kementerian Sosial Rp1,4 triliun bisa ada pendampingan, monitoring, pengawalan, serta bisa tepat sasaran,” ujar Khofifah.
Khofifah mengatakan, penerima PKH yang memiliki rumah tidak layak, berhak mendapatkan intervensi bantuan rumah menjadi layak huni. Bagi warga yang memiliki usaha bisa mendapatkan bantuan modal Usaha Ekonomi Produktif (UEP).
“Perhitungan kami, warga penerima bansos PKH bisa mandiri dalam 5 tahun. Namun, jika ditambah menjadi pengelola e-warung lebih cepat yaitu 2 tahun,” katanya.
Sebagai gambaran akhir 2015, telah diwisuda sebanyak 400 ribu penerima PKH menjadi keluarga mandiri. Sedangkan di akhir tahun ini, akan diwisuda tidak kurang dari 122 ribu.
“Ada pergerakan cukup signifikan, akhir tahun lalu ada 400 ribu dan di akhir tahun ini mencapai 122 ribu penerima PKH yang diwisuda menjadi keluarga mandiri,” ujar Khofifah menegaskan.
Terkait dari tugas pendamping PKH, Khofifah menjelaskan, yaitu mendata penerima yang masih menerima (exis) dan mana yang tidak menerima lagi (closing), sehingga dilanjutkan membuka kembali sampai pada pencarian tahap 4.
“Pencairan se-Kabupaten Karo closing data dan dibuka lagi sampai pencairan tahap 4 yang memungkinkan ada data exit dan entery 3 bulan dan itu semua relatif dinamis,” katanya lagi.
Pemerataan bansos non tunai diputuskan di Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) untuk 44 kabupaten/kota dan di Kabupaten Karo belum masuk didalamnya.
“Dari 44 kabupaten/kota untuk pemerataan yang diputusakan Kemenko PMK dengan bansos non tunai, Kabupaten Karo belum masuk di dalamya,” ujar Mensos.
Tugas Kemensos dalam bencana alam adalah pada masa tanggap darurat. Kini, Kabupaten Karo masuk proses pemulihan dan saat mengunjungi lokasi pengungsian warga minta rekomendasi berupa alat transportasi untuk
membantu anak-anak mereka berangkat ke sekolah.
“Insya Allah, bantuan berupa alat transportasi untuk mendukung anak-anak berangkat ke sekolah sudah ada diharapkan anak-anak bisa tenang bersekolah, dan segera dideliver kepada warga di pengungsian,” ungkap Khofifah menambahkan.
Sedangkan untuk bantuan bagi warga eks Timor Timur di luar Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada di Sumut berjumlah 31 dari jumlah total 27 ribu yang mendapatkan bantuan sekali Rp10 juta. (Deni)
