Menkominfo: Pembangunan infrastruktur Khususnya Telekomunikasi Jangan Jawa Sentris

Menkominfo Rudiantara dalam Press Briefing Dua Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK/Foto: DOk. Kominfo
Menkominfo Rudiantara dalam Press Briefing Dua Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK/Foto: DOk. Kominfo

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memaparkan kebijakan afirmatif untu sejumlah wilayah perbatasaan di Indonesia yang belum tersambung dengan fasilitas broadband. Hal itu dikemukakan dalam Press Briefing Dua Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK “Percepatan Pembangunan Infrastruktur” di Kantor Staf Presiden, Bina Graha, Jakarta, Jumat (21/10).

“Saya sudah berbicara dengan pihak operator (telekomunikasi), masih ada sekitar 40 kabupaten yang dianggap tidak feasible secara bisnis keuangan. Dan operator menyatakan tidak akan masuk di situ. Disinilah dibutuhkan afirmative policy Pemerintah untuk membangun daerah-daerah yang secara bisnis tidak bisa masuk,” papar Rudiantara

Untuk itu, dia menggambarkan beberapa daerah yang belum ada operator telekomunikasi yang beroperasi. Misalnya, seperti wilayah Natuna yang sangat strategis tapi tidak ada satu pun yang membangun infrstruktur.

“Kemudian Miangas yang baru-baru ini mendapatkan kunjungan Presiden Joko Widodo. Sementara, di daerah timur terdapat daerah Tual, Morotai dan Somlaki secara strategis harus dikoodinasi dengan TNI karena menyangkut security,” tambanya.

Menurut paparan Rudiantara, pembangunan fasilitas broadband tersebut dilakukan pemerintah melalui konsep Pembangunan Tol Informasi. Pihaknya menyebut hal itu direalisasikan dengan Palapa Ring yang akan beroperasi Tahun 2019.

“Paket Barat sudah mulai pembangunan dan Paket Tengah sudah mulai pembangunan dan Paket Timur sudah ditandatangani Presiden. Business valuenya sekitar Rp21 Triliun. Kita berharap pada tahun 2019 semua ibukota kota kabupaten dan kota sudah terhubung broadband yang fixed diluar solusi satelit yang tengah disiapkan,” tutur Rudiantara.

Selain itu, Menkominfo juga menjelaskan bagaimana upaya pemerintah untuk hadir di daerah perbatasan. Khususnya dalam bidang komunikasi dan informatika.

“Pembangunan infrastruktur khususnya telekomunikasi jangan lagi sekadar Jawa atau Jawa sentris atau Jakarta sentris. Membangun infrastruktur dalam pemerintahan ini adalah Indonesia Sentris. Ada 112 desa pada tahun ini yang akan dibangun BTS dan beberapa di antaranya sudah on-air,” tandasnya. (Maman/Red-02)

Baca Juga:  Ini Cara Pemerintah Kebut Pertumbuhan Ekonomi