NUSANTARANEWS.CO – Menteri Koordinator Kemaritiman meminta kepada para pihak yang bermasalah untuk bersama-sama menyelesaikan masalah lahan sebesar 135 hektar are demi percepatan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.
“Menurut mantan Menteri BKPM, Pak Lutfi, masalah (sengketa lahan) ini sudah selesai pada tahun 2008. Hak Pengelola Lahan (HPL) akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Surat dari Kemeterian Keuangan dan Kementerian BUMN bahwa ini adalah aset negara akan keluar dalam beberapa minggu ke depan. Kalau kita ribut terus mimpi kita untuk mensejahterakan rakyat akan sulit terwujud,” kata Menko Maritim di depan para pemuka masyarakat dan jajaran pemerintah daerah di Lombok Tengah, Selasa (25/10).
Untuk itu, pemerintah pusat dan setempat akan mensosialisasikan perundang-undangan yang mengaturnya, yang menjelaskan bahwa pihak yang tidak memiliki bukti kepemilikan tidak bisa mengklaim lahan tersebut. Menurutnya pemerintah juga kan melihat sejauh mana permintaan masyarakat yang menuntut penyelesaian ini bisa ditoleransi dan diakomodasi.
“Tapi pemerintah tidak bisa didikte dan tidak bisa juga diteror. Negara ini negara hukum. Kita harus taat pada hukum yang berlaku,” ujarnya sambil meminta bantuan pemerintah setempat, Danrem dan Kapolsek untuk melakukan sosialisasi.
Dalam pertemuan yang dihadiri juga oleh Direktur Pengembangan Indonesia Tourism Development Coorporation (ITDC) Edwin Darmasetiawan dan Wakil Gubernur NTB M Amin, Menteri Luhut mengatakan bahwa KEK Mandalika, yang masuk dalam 10 destinasi wisata prioritas pemerintah dengan nilai proyek sebesar 2,5 miliar USD, jika bisa diwujudkan akan memberi dampak yang berlipat kepada masyarakat sekitarnya.
“Percayalah, pemerintah tidak akan mencederai rakyatnya. Mandalika dibuat untuk kesejahteraan rakyat setempat. Kalau turis berkembang yang lain akan berkembang. Jumlah turis sekarang satu juta (per tahun), kita mau jumlahnya meningkat hingga 5 juta. Dampaknya adalah semua sektor akan berkembang seperti pertanian, handicraft, industri, dan perekenomian rakyat seperti dengan membuka warung makan, listrik, air dan masih banyak lagi,” kata Menteri Luhut meyakinkan para peserta pertemuan.
Menko Luhut menargetkan tahun depan pembangunan kawasan ini bisa segera dijalankan. Kawasan ini, menurutnya, termasuk salah satu yang akan mendapat bantuan dari Bank Dunia sebesar 300 juta USD, bersama dengan kawasan wisata Borobudur dan Danau Toba.
Pada kesempatan tersebut Menko Luhut sempat mengunjungi fasilitas pengelolaan air laut untuk air bersih yang menggunakan sistem sea water reserve osmosis, yang merupakan salah satu infrastruktur penunjang kawasan tersebut. Dalam kunjungannya ke kantor ITDC, Edwin Darmasetiawan menyampaikan kepada Menko Maritim bahwa beberapa investor di bidang pariwisata seperti Pullman dan Club Med telah memberikan komitmen untuk berinvestasi di KEK Mandalika.
Dalam perjalanannya menuju Bandar Udara Lombok, Menko Maritim turun untuk menemui sekitar 80-an pengunjuk rasa yang berusaha menghadangnya. Mereka menuntut ITDC atau pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan lahan.
“Tadi saya sudah bicara dengan tokoh masyarakat dan pemda, kita sepakat masalah lahan ini harus cepat diselesaikan, karena pembangunan ini harus menguntungkan masyarakat,” kata Menko Luhut kepada para pengunjuk rasa.
Para pengunjuk rasa menyambut baik pernyataan Menteri Luhut, diantaranya bahkan ada yang meneteskan air mata. Kepada pengunjuk rasa yang terharu tersebut Menteri Luhut meminta mereka untuk tidak terprovokasi dengan hasutan.
“Saya minta jangan ada yang terprovokasi, karena itu saya langsung datang kesini untuk bertemu Bapak-Bapak,” ujarnya sebelum meninggalkan para pengunjuk rasa. (Humas Maritim/Red-1)
