Presiden Jokowi saat beri keterangan pers untuk timnas. Foto Dok. @jokowi
Presiden Jokowi saat beri keterangan pers untuk timnas. Foto Dok. Pribadi/@Jokowi

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Hampir semua lembaga survei nasional kompak menempatkan tingkat keterpilihan Joko Widodo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019 di atas seluruh capres lain. Termasuk Prabowo Subianto. Gejala ini sebetulnya bukan fenomena baru sejak Joko Widodo masuk ke panggung perpolitikan nasional. Arus opini publik selalu diarahkan untuk kembali memilih Joko Widodo.

Sejumlah lembaga survei, dalam rilis hasil survei terbarunya menempatkan keterpilihan Joko Widodo di atas angka 40 persen. Pun elektabilitasnya, selalu ditempatkan di posisi tertinggi, dalam keadaan apapun, sekalipun kondisi perekonomian nasional tengah tertatih-tatih untuk tak dikatakan terpuruk. Ada apa di balik semua ini?

Hasil survei yang telah dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Saiful Mujani Research Consulting (SMRC), Indonesia Development Monitoring (IDM), Media Survei Nasional (Median), Poltracking Indonesia, Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) dan Indo Barometer beberapa bulan belakangan tentu masih dalam tahap awal karena Pilpres 2019 nyatanya masih relatif lama. Hasil survei tersebut bersifat sementara, dan akan mengalami perubahan signifikan menjelang Pilpres 2019 bergulir.

Namun, sejak dini lembaga-lembaga survei telah mencoba untuk membangun opini publik untuk mengarahkan persepsinya kepada capres tertentu. Bagaimana pun, hasil survei adalah kebijakan publik, dan sangat besar pengaruhnya guna membangun sebuah opini.

Sekadar ulasan, dari beberapa hasil survei yang telah dirilis, kecenderungan temuan mereka mengarah pada dua capres; Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Dua kandidat yang dianggap terus bersaing untuk kursi istana, terutama sejak keduanya terlibat langsung dalam persaingan politik Pilpres 2014 silam.

Jika mau jujur, Prabowo sebetulnya adalah sosok yang jauh lebih berpengalaman di pentas perpolitikan nasional dibandingkan Joko Widodo. Tapi, pengalaman tersebut ternyata tidak menjadi pertimbangan publik untuk memilih calon presiden, melainkan lebih menginginkan sosok yang dibesarkan oleh media massa secara spontan dan sporadis.

Kedua sosok ini, dalam beberapa hasil survei, terus dibenturkan. Bahkan, Lembaga survei Indo Barometer dengan terang-terangan memberi judul surveinya Siapa penantang potensial Jokowi di 2019? Sudah ditebak, jawabannya tak lain dan tak bukan adalah Prabowo Subianto. Kemudian muncul juga sejumlah nama baru di antaranya Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Agus Harimurti Yudhoyono, Gatot Nurmantyo, Shohibul Iman dan lain-lain, termasuk Hari Tanoesoedibjo. Tapi, kesemuanya hanya punya elektabilitas dan tingkat keterpilihan di bawah 5 persen, jauh dibandingkan Joko Widodo. Survei Indo Barometer ini juga menempatkan keterpilihan Joko Widodo di atas semua capres potensial, dalam keadaan apapun, dan digandengkan dengan siapapun, termasuk Puan Maharani dan Moeldoko yang relatif hanya memiliki elektabilitas sebesar 1 persen.

Survei Poltracking Indonesia juga hampir serupa hasilnya. Nama Joko Widodo ditempatkan di posisi tertinggi. Ya, menurut Poltracking kepercayaan terhadap pemerintahan Jokowi-JK sebesar 70,5 persen dibandingkan yang tidak percaya sebesar 17,6 persen. Bahkan, 68,0 persen responden Poltracking menjawab puas terhadap kinerja Jokowi-JK selama tiga tahun pemerintahan meski sedikit ada cacat di bidang penegakkan hukum (45,9%), bidang ekonomi (46,5%) serta pengakuan responden yang menganggap harga kebutuhan pokok mahal di era Jokowi-JK. Di sinilah titik anehnya. Menurut Poltracking, alasan responden tidak setuju Joko Widodo melanjutkan kepemimpinan karena kurang berhasil memperbaiki kondisi ekonomi (37,2%) dan Joko Widodo dikendalikan oleh Partai Politik (19,6%).

Kemudian, Lembaga survei ini juga menemukan fakta bahwa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Jokowi-JK di bidang pertahanan dan keamanan hanya 57 persen, bidang penegakkan hukum 45,9 persen (tidak puas 39,9%), bidang politik & stabilitas nasional 46,1 persen, serta bidang ekonomi tingkat kepuasan dan ketidakpuasan merata alias sama-sama memperoleh 46,5 persen.

Angka-angka tersebut dianggap tak positif karena secara kuantitatif angka kepuasan dianggap tinggi bila di atas 60 persen.

Namun begitu, sekali lagi, hasil survei-survei tersebut hanya bersifat sementara. Ke depan, terutama ketika menjelang bergulirnya Pilpres 2019, survei-survei terbaru menarik untuk dinanti. Terlebih jika Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan ambang batas presiden (presidential threshold) tetap sebesar 20 persen. Jika putusan MK sesuai dengan keinginan pemerintah tersebut, sudah dapat dipastikan Pilpres 2019 hanya akan diikuti dua pasangan calon presiden-calon wakil presiden untuk tak dikatakan calon tunggal. (red)

Editor: Eriec Dieda

Komentar