NUSANTARANEWS.CO – Amerika Serikat (AS) tampaknya memang paling ahli dalam menciptakan dalih bagi kepentingannya sendiri. Di tengah terpaan arus gelombang globalisasi ketiga, AS tampaknya masih berupaya mempertahankan status quo (Pax Americana) dengan isu ancaman keamanan guna membenarkan kehadiran militernya di seluruh kawasan – termasuk mempersenjatai sekutunya. Kebijakan luar negeri AS pasca Perang Dingin (Cold War) tampaknya tidak mengalami banyak perubahan – bahkan terkesan mendorong munculnya Perang Dingin Baru. Hal tersebut juga tecermin dengan strategi Indo-Pasifik Washington.
Seperti ketika AS mengatur gugatan Hukum Laut atas nama Filipina melawan Cina mengenai perselisihan atas Laut Cina Selatan (LCS). Meskipun gugatan itu atas nama Filipina, namun sebenarnya bukan dilakukan oleh pengacara dari Filipina, tetapi oleh tim hukum AS-Inggris yang dipimpin oleh Paul S. Reichler dari firma hukum yang berbasis di Boston Foley Hoag.
Hasil gugatan hukum laut itu kemudian didengungkan oleh AS berulang kali sebagai cara untuk membenarkan operasi militer atas nama “kebebasan navigasi” yang berkesinambungan di perairan LCS yang diklaim oleh Cina.
Sejalan dengan itu, AS juga mempertahankan kehadiran militer yang signifikan di Semenanjung Korea, serta memastikan ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan terus berlanjut tanpa batas.
Demikian pula bantuan militer AS ke Taiwan juga telah menjadi sumber pertikaian konstan di kawasan ini selama beberapa dekade.
Penanaman ketegangan di seluruh kawasan pada gilirannya memastikan aliran keuntungan yang tetap bagi para produsen senjata, termasuk penciptaan perang seperti di kawasan Timur Tengah. Dengan dalih melindungi konsep-konsep penentuan nasib sendiri dan kedaulatan nasional di seluruh Asia – telah menjadi pembenaran “sendiri” bagi kehadiran militer AS di Asia.
Selain meraup keuntungan bagi para produsen senjata, AS juga membuat roadmap guna mempertahankan hegemoninya di seluruh Asia. Racikan resep yang digunakan AS untuk menghancurkan kedaulatan nasional negara-negara di seluruh kawasan adalah dengan membuat aturan internasional berbasis aturan (sesuai kepentingan AS) seperti: memperkuat “aturan hukum, masyarakat sipil dan pemerintahan yang transparan.”
Untuk memperkuat isu “aturan hukum, masyarakat sipil dan pemerintahan yang transparan,” AS kemudian membuat sebuah front dan jaringan yang massif yang didanai oleh Washington dan beroperasi di seluruh dunia. Termasuk yang didanai oleh National Endowment for Democracy (NED) beserta seluruh anak perusahaannya seperti front media yang menyamar sebagai sumber berita independen lokal yang didanai dan disutradarai oleh Dewan Gubernur Penyiaran (BBG) yang diketuai oleh Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo sendiri.
Jaringan ini beroperasi paralel di setiap lembaga negara yang menjadi target, termasuk pemerintah, pengadilan, media, pendidikan, dan sebagainya – dengan tujuan menekan, mengooptasi, dan akhirnya mengambil alih jaringan administrasi mereka yang kemudian didanai dan diarahkan oleh Washington untuk melayani kepentingan AS.
Bila ditelisik lebih jauh, AS pada kenyataannya adalah bagian dari gelombang kolonial Eropa yang menyapu seluruh wilayah di permukaan bumi sebelum pecah Perang Dunia. AS menginvasi, menjajah, dan secara brutal meletakkan gerakan kemerdekaan di Filipina antara 1899–1902. Filipina tidak diberikan kemerdekaan oleh AS sampai 1946.
Selama periode yang sama, AS juga membantu ambisi kolonial Eropa dengan penggunaan pasukan untuk menghentikan Pemberontakan Boxer di Cina. Setelah Perang Dunia Kedua, AS pun membantu Prancis dalam upayanya membangun kembali kendali koloni di Indocina, yang akhirnya menghantarkan AS dalam Perang Vietnam yang menelan jutaaan nyawa manusia.
Nah, masalah yang dihadapi oleh AS sekarang ini di Asia adalah kesadaran mengenai peran “Paman Sam” yang sesungguhnya selama ini di kawasan – terutama dengan tumbuhnya kesadaran akan masa lalu, sekarang, dan masa depan.
Kawasan Asia kini telah tumbuh menjadi wilayah yang meperjuangkan “kebebasan, kemerdekaan, dan kedaulatan” untuk kepentingan rakyat dan negara mereka sendiri – bebas dari campur tangan kepentingan asing yang telah menyedot kekayaan alam dan menjajah mereka selama berabad-abad.
Pencitraan AS sebagai penjaga keamanan, perdamaian, dan kemakmuran Asia, justru dianggap sebagai hambatan terbesar untuk itu. Tidak mengherankan bila pengaruh AS mulai ditinggalkan. Memasuki Globalisasi Ketiga tatanan dunia multipolar tampak mulai muncul – sebaliknya AS berusaha keras mempertahankan hegemoni unipolar yang mulai memudar. (as)
