Connect with us

Opini

Mencermati Gejala Negara Gagal

Published

on

Ilustrasi Kesenjangan/Foto Mediawarga

NUSANTARANEWS.CO – Setelah bergabung dengan zona mata uang euro pada 1 Januari 2001, Yunani yang memiliki banyak utang langsung menjadi korban pertama krisis finansial global yang muncul pada 2007-2008. Meski telah mendapatkan bantuan 240 miiar euro atau lebih dari Rp 3.500 triliun sejak 2010, ekonomi Yunani tetap terpuruk dan hingga kini Negeri Para Dewa itu masih terlilit utang. Padahal negara-negara zona euro lainnya yang sempat mengalami krisis finansial sudah mulai membaik dan pertumbuhan ekonominya mulai bergerak positif.

Di Amerika Latin, Senat Brazil minggu lalu resmi memakzulkan Dilma Rousseff, Presiden perempuan pertama di Brasil, dan melantik  Wakil Presiden, Michel Temer menjadi Presiden. Dilma Rousseff (68) dipecat oleh Senat lewat pemungutan suara. Sebanyak 61 senator mendukung pemecatan dan 20 senator menolak. Dilma dipecat oleh Senat karena dinyatakan bersalah memanipulasi anggaran nasional dari bank-bank pemerintah pada tahun 2014 untuk menutupi defisit “jumbo” pengeluaran publik, terkait penyelenggaraan Sepakbola Dunia 2014 dan Olimpiade Rio 2016 sehingga Brasil mengalami resesi ekonomi terburuk dalam satu dekade terakhir.

Mencermati kasus resesi ekonomi Yunani dan Brazil, boleh di bilang bahwa kedua pemerintahan tersebut tidak jujur dan tidak transparan dalam mengelola keuangan negara yang nota bene adalah milik rakyat. Kedua pemerintahan sengaja menutupi kondisi defisit keuangan negara sehingga terlambat untuk melakukan pencegahan krisis lebih dini. Akibatnya terjadilah stagnasi industri, pengangguran massal dan penurunan pendapatan masyarakat.

Lalu bagaimana dengan Indonesia hari ini. Menurut data IMF Dissemination Standard Bulletin Board, pada akhir kuartal II, akhir Juni 2016, utang pemerintah (central government) mencapai  153,263,8 juta dolar Amerika terdiri dari; US$ 100,514,2 juta dengan suku bunga komersial dan US$ 53,263, 8 juta dengan suku bunga konsesi (bantuan) di bawah bunga komersial.

Baca Juga:  Dana Alokasi Umum Tertunda, PNS Bisa Pidanakan Presiden

Saat ini pemerintah harus menarik pinjaman untuk membayar pokok dan bunga pinjaman-pinjaman sebelumnya. Sementara kondisi keuangan pemerintah sampai minggu ke 1 Agustus 2016 realisasi belanja  pemerintah Rp 1,037,6 Trilyun atau 49,4 % dari anggaran dan realisasi penerimaan Rp 775,2 atau 43,4 % dari anggaran. Defisit Anggaran  Rp 262,5 trilyun atau 2,08 % dari Produk Domestik Bruto. Masih di bawah batas legal kumulatif pinjaman pemerintah pusat dan daerah sebesar 3 % dari Produk Domestik Bruto.

Loading...

Pemerintah telah mempercepat realisasi pengeluaran belanja modal & barang serta transfer dana ke daerah serta Dana Desa sedangkan pendapatan pajak, bea cukai pendapatan bukan pajak masih saja rendah dan lambat.

Sementara hasil penerimaan pemerintah sampai Minggu ke 1 Agustus 2016, Pendapatan Pajak & Bea Cukai Rp Rp 618,3 trilyun atau 40,2 % dari anggaran. Sedikit lebih rendah dari pada pendapatan periode yang sama 2015 sebesar Rp 626,7 trilyun. Pendapatan Bea Cukai Rp 76,2 trilyun atau 41,4 % dari anggran. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PnBP) Rp 155,7 trilyun naik Rp 7,6 trilyun dari periode sama 2015

Untuk mengatasi defisit anggaran negara, Pemerintah Jokowi mengambil solusi mudah dengan menarik pinjaman Semester 1, 2016  sebesar Rp 276 Trilyun terdiri dari utang  sebesar Rp 277,8 trilyun dan dan non utang, negatif Rp 1,2 trilyun. Kemudian dengan menerbitkan Surat Utang Negara (SUN ) sebesar Rp 301,9 trilyun yang merupakan 82,8 % dari Target APBN-P 2016. Dan terakhir meminjam US $ 500 juta dari World Bank atau setara Rp 6,7 trilyun

Langkah-langkah pemerintah lainnya adalah dengan pemotongan anggaran sebvesar Rp 50,1 trilyun pada bulan Mei, lalu disusul bulan Agustus sebesar Rp. 133,8 trilyun. Sementara hasil dari dana Tax Amnesty yang di target sebesar Rp 165 trilyun sampai 30 Agustus 2016 pukul 21,15 baru mencapai Rp 9,8 trilyun, masih jauh dari target.

Baca Juga:  Dana Alokasi Umum Tertunda, PNS Bisa Pidanakan Presiden

Mencermati gejala-gejala yang muncul tampaknya defisit anggaran negara akan lebih panjang dari perkiraan, sementara solusi pemerintah masih dengan mengandalkan utang, baik berupa pinjaman maupun melalui surat utang negara (SUN).

Mengkritisi gejala-gejala di atas tampaknya Indonesia bisa saja kembali terjerumus ke dalam krisis ekonomi yang lebih parah dari yang sudah-sudah.

Mengantisipasi lebih dini dengan cepat dan tepat harus segera dilakukan. Terutama dengan melakukan efisiensi di segala bidang kehidupan. Menghentikan seluruh kegiatan pemerintah yang tidak relevan dengan pembangunan sektor riil. Serta memacu pertumbuhan ekonomi mikro di daerah pedesaan. Termasuk pembukaan lahan-lahan pertanian baru untuk memenuhi kebutuhan pangan rakyat sesuai dengan perintah pembukaan UUD 1945.

Bila pemerintah tetap melakukan pemborosan anggaran, serta mendiamkan pengendapan anggaran negara di daerah-daerah yang jumlahnya mencapai ratusan trilyun rupiah, artinya pemerintah pusat dan daerah dianggap tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.

Dengan kata lain, penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah memang sengaja membiarkan Indonesia kembali terjerumus ke dalam resesi jilid III yang tidak ada obatnya lagi.(Ronny & Banyu/diolah dari berbagai sumber)

 

Loading...

Terpopuler