NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Ketua relawan kancane Prabowo-Gibran Agusdono Wibawanto mendukung program Prabowo-Gibran jika terpilih akan membentuk badan penerimaan negara.
Pria yang juga bergelar doktor ini mengatakan poin positif pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, itu dapat memberikan dampak terhadap kewenangan yang lebih luas bagi pengambil kebijakan perpajakan. Misalnya, ia mencontohkan, jika ingin menerapkan pajak karbon, bisa langsung dieksekusi.
Menurut pria yang juga politisi Demokrat ini mengatakan dengan dibentuknya Badan Penerimaan Negara ini bisa dikata koordinasi badan dengan lintas lembaga bisa jadi lebih fleksibel karena langsung di bawah presiden. Itu membuat posisi badan lebih lebih kuat jika dibandingkan dengan Direktorat Jenderal Pajak yang sekarang berada di bawah Kementerian Keuangan.
“Bahkan badan ini bisa langsung diskusi dengan DPR soal strategi perpajakan dan target pajak,” tutur caleg DPR RI ini.
Pria yang juga anggota DPRD Jatim ini mengatakan dengan dibentuknya Badan Penerimaan Negara ini nantinya bisa lebih kreatif dalam mengejar pendapatan, termasuk mempermudah proses, sosialisasi dan pendekatan yang lebih baik, hingga pencatatan dan manajemen yang lebih bagus dalam mengejar pajak baru.
pasangan capres dan cawapres Prabowo-Gibran memasukkan agenda pembentukan Badan Penerimaan Negara dalam visi misinya jika terpilih dalam pilpres nanti. Badan tersebut merupakan bagian dari delapan program hasil terbaik cepat untuk meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke level 23 persen.
Keduanya berpendapat sebagian pembangunan ekonomi perlu dibiayai dari anggaran pemerintah. Mereka menilai anggaran pemerintah perlu ditingkatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak dan bukan pajak (PNBP).
Untuk mencapai itu, mereka membutuhkan badan khusus untuk mengoptimalkan penerimaan.
“Negara membutuhkan terobosan konkret dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari dalam negeri. Pendirian Badan Penerimaan Negara ditargetkan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap PDB mencapai 23 persen,” bunyi dokumen visi-misinya. (setya)
