Berita UtamaMancanegaraTerbaru

Majelis Ahli Iran: Program Rudal Iran Tidak Dapat Dinegosiasikan

Majelis Ahli Iran: program rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan.
Majelis Ahli Iran: program rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan/Tasnim News

NUSANTARANEWS.CO. Teheran – Majelis Ahli Iran: program rudal Iran tidak dapat dinegosiasikan. Iran adalah salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki program rudal terbesar di kawasan. Berbagai varian telah diproduksi secara masal baik rudal jarak pendek, menengah hingga jarak jauh. Sementara negara-negara barat yang jumlah rudalnya jauh lebih banyak – bahkan dengan ribuan hulu ledak nuklir masih menganggap Iran sebagai ancaman. Sungguh tidak masuk akal.

Tidak mengherankan bila panel ulama atau Majelis Ahli Iran yang memilih pemimpin Revolusi Islam di Iran menegaskan bahwa: Kemampuan pertahanan dan rudal negara tidak bisa dinegosiasikan. Pernyataan itu dikeluarkan pada akhir pertemuan tahunan kedelapan, yang diadakan di Teheran pada hari Senin (22/2).

88 anggota majelis juga menyoroti kegagalan kebijakan sanksi maksimum Amerika Serikat (AS) terhadap Iran dan mengatakan bahwa bangsa Iran tidak terpengaruh, serta tidak peduli apakah AS akan bergabung kembali dengan Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) atau tidak.

Baca Juga:  Drone AS Tidak Berguna di Ukraina

Para ulama juga menggambarkan bahwa kembalinya AS ke JCPOA tanpa pencabutan sanksi anti-Iran tidak hanya tidak memiliki manfaat, tetapi juga merugikan.

Pernyataan itu juga meminta orang-orang untuk menghadiri pemilihan yang akan datang pada bulan Juni, memuji pemilihan tersebut sebagai arena untuk partisipasi maksimal masyarakat dalam keputusan politik dan sosial.

Pemilihan presiden berikutnya pada bulan Juni 2021 akan diadakan bersamaan dengan pemilihan dewan dan parlemen paruh waktu serta Majelis Ahli.

Sementara Joe Biden yang terpilih sebagai presiden AS telah membuka kemungkinan Washington bergabung kembali dengan kesepakatan nuklir yang dicapai Iran dengan kekuatan dunia pada tahun 2015.

Namun Teheran belakangan telah mengubah kebijakannya dan menuntut balik AS agar mencabut sanksi serta memberikan kompensasi atas kerusakan ekonomi yang diderita selama penarikan AS dari perjanjian nuklir tersebut.

Seperti diketahui, ketegangan antara Washington dan Teheran terus meningkat sejak 2018, ketika Presiden Donald Trump membatalkan kesepakatan nuklir, dan menjalankan sanksi ekonomi maksimum untuk menekan Teheran agar menegosiasikan pembatasan yang lebih ketat pada program nuklirnya, pengembangan rudal balistik, dan dukungan untuk pasukan proksi regional. (AS)

Related Posts

1 of 3,049