NUSANTARANEWS.CO – Mahathir Mohamad mengutuk sanksi AS terhadap Iran. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad mengutuk sanksi yang diberlakukan oleh Amerika Serikat (AS) terhadap Iran. Mahathir mengatakan bahwa sanksi tersebut sangat menganggu hubungan antar negara. Menurut Mahathir, “Tidak ada negara yang dapat memberlakukan sanksi pada negara lain,” ujarnya saat menghadiri KTT ASEAN di Bangkok, seperti diberitakan Press TV pada hari Senin (4/11).
Dalam konferensi pers itu, Mahathir menegaskan bahwa sanksi sepihak itu bertentangan dengan ketentuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Tidak ada ketentuan di PBB bahwa suatu negara, yang tidak puas dengan negara lain, dapat menjatuhkan sanksi pada negara itu dan negara-negara lain yang berdagang dengan negara itu,” kata perdana menteri Malaysia, sambil mengkritik dampak sanksi sepihak AS yang menghambat perdagangan Kuala Lumpur dengan Teheran.
Pernyataan Mahathir tersebut merupakan reaksi terhadap terjadinya penutupan rekening oleh bank-bank di Malaysia terhadap rekening individu dan perusahaan-perusahaan Iran, yang diyakini sebagai kebijakan akibat tekanan maksimum Washington terhadap Teheran.
Malaysia menolak menerapkan sanksi terhadap negara lain karena merupakan tindakan “melawan hukum”. Perdana Menteri Malaysia mengkritik mereka yang “banyak bicara” tentang aturan hukum, perdagangan dan hubungan berlandaskan aturan, tetapi gagal untuk mematuhi prinsip-prinsip mereka sendiri.
Sementara itu juru bicara Kementerian Luar Negeri Republik Islam Iran Seyyed Abbas Mousavi telah menyesalkan pembatasan perbankan yang dikenakan pada warga Iran yang tinggal di Malaysia di bawah aksi “terorisme ekonomi” pemerintah AS.
Mousavi mengatakan kepada wartawan bahwa, “Sejumlah bank Malaysia telah melakukan serangkaian pembatasan pembukaan rekening dan layanan perbankan untuk Iran akibat aksi sepihak terorisme ekonomi Amerika Serikat,” kata Mousavi.
Terkait dengan masalah penutupan rekeniing tersebut, Mousavi juga mengatakan bahwa Kedutaan Besar negara kami di Malaysia telah menempatkan masalah ini dalam agenda dalam pengaturan yang konstan dan intensif dengan badan pemerintah dan pejabat perbankan Malaysia, dan beberapa negosiasi telah diadakan dengan otoritas terkait, dan mencari solusi dan menyelesaikan masalah,” tambah juru bicara itu.
Lebih jauh Mousavi mengungkapkan bahwa pembatasan perbankan telah menciptakan masalah bagi keberadaan dan kegiatan Iran di Malaysia, khususnya partisipasi elit Iran dan mahasiswa di bidang ilmiah dan akademik Malaysia serta mereka yang terlibat dalam sektor perdagangan dan bisnis.
“Kami berharap negara sahabat Malaysia akan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah, mengingat niat baik pemerintah Malaysia dan sikap yang jelas dan diakui tentang sanksi unilateral (AS), dan bahwa masalah yang muncul dalam akses bank Iran akan diselesaikan dengan konsultasi dan berdasarkan kerangka hukum yang tersedia untuk masalah ini, ”pungkasnya.
Seperti diketahui, sejak mundur dari JCPOA, Presiden AS Donald Trump telah memberlakukan “sanksi maksimum” terhadap Iran sebagai upaya menekan Iran agar bersedia menegosiasikan kesepakatan baru yang lebih luas termasuk program rudal balistiknya.
Meski begitu, Malaysia tetap menjalin hubungan diplomatik yang baik dengan Iran. (Agus Setiawan)
