Lima Perwira TNI yang Bebaskan Sandera Menolak Kenaikan Pangkat

NUSANTARANEWS.CO – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada para prajurit TNI yang ikut tergabung dalam operasi pembebasan warga yang sempat diisolasi oleh Kelompok Sparatais Papua di Desa Banti dan Kimbely, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika, Minggu, (19/11/2017).

Namun ada kejadian yang mengejutkan dalam upacara penganugerahan pangkat tersebut. Yakni 5 Perwira TNI secara halus menolak kenaikan pangkat yang dianugerahkan kepada mereka.

Penolakan pangkat tersebut bukan hanya membuat Panglima TNI terharu namun juga menuai pujian dari publik. Pasalnya para perwira tersebut menolak kenaikan pangkat karena menganggap tugas membebaskan sandera adalah kewajiban.

“Lima perwira diwakili komandan upacara menyampaikan keberhasilan adalah milik anak buah, kegagalan adalah tanggung jawab para perwira sehingga secara halus mereka menolak kenaikan pangkat,” kata Gatot.

Sebagai wujud apresiasi dan penghargaan, Panglima TNI akan memberikan pendidikan khusus kepada ke lima perwira TNI yang terlibat langsung memimpin operasi pembebasan sandera.

Mereka akan mendapatkan pendidikan mendahului rekan-rekan seangkatan mereka. Sementara kenaikan pangkat diberikan kepada 62 prajurit dari satuan gabungan yang membebaskan sandera.

“Saya ulangi para perwira meminta menjelaskan keberhasilan adalah milik anak buahnya. Apabila kegagalan adalah tanggung jawab para perwira, maka sepantasnya yang mendapatkan kenaikan pangkat hanya anak buahnya maka 5 perwira tidak menerima kenaikan pangkat tapi diberikan latihan khusus mendahului rekan-rekannya,” papar Gatot.

Disamping kebanggannya, Gatot sangat mengapresiasi sikap para prajurit yang dengan sigap menyelamatkan para sandera. Menurut Gatot, kelima Perwira tersebut adalah suri tauladan untuk prajurit yang lebih mementingkan NKRI ketimbang kepentingan pribadi.

“Ini adalah contoh dan teladan prajurit yang tidak mengutamakan kepentingan pribadi tapi hanya untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Gatot. (*)

Editor: Romadhon