NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Gelombang protes gerakan mahasiswa, pelajar, buruh dan pekerja transportasi on line (Ojol) menolak kenaikan harga BBM didasarkan pada pidato kenegaraan yang disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo. Di dalam Sidang Tahunan MPR RI dan sidang Bersama DPR RI-DPD RI dalam rangka HUT RI ke 77, Presiden Jokowi dengan sangat meyakinkan mengatakan bahwa sampai pertengahan tahun 2022 ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus mencapai Rp. 106 triliun, Selasa (16/8).
“Oleh karena itu, Pemerintah mampu memberikan subsidi BBM, LPG, dan Listrik, sebesar Rp 502 triliun di tahun 2022 ini, agar harga BBM di masyarakat tidak melambung tinggi,” demikian penegasan pidato kenegaraan Presiden Jokowi.
Peserta ngobrol Party Movement menyoroti dan mempertanyakan sikap inkonsistensi Presiden Joko Widodo, kenapa kebijakan menaikan harga BBM justru terjadi dua minggu setelah pidato resmi kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yang menjamin subsidi energi, alias tidak menaikan harga BBM selama tahun 2022. Bukankah pidato nota keuangan Presiden itu bersifat resmi kenegaraan di depan lembaga tinggi negara? Ini bukan ocehan informal sambil ngopi dan main billiard. Kenapa nota keuangan yang disampaikan itu dikhianati oleh Presiden? Bukankah ini pengkhianatan terhadap konstitusi dan penghinaan terhadap lembaga tinggi negara?
Pakar ekonomi Anthony Budiawan, yang turut ngopi dan ngobrol di forum itu mengatakan, “APBN yang surplus harus jadi sarana mendistribusikan keadilan dan kesejahteraan. Bukan sebaliknya, APBN malah dijadikan alat politik untuk kepentingan kekuasaan. “Dengan melambungnya harga minyak dan komoditas lainnya, mestinya seluruh rakyat Indonesia turut menikmatinya melalui subsidi energy,” kata Prof. Anthony.
Peserta Kopi Party Movement yang mengusung tagline “ngopi, ngobrol dan bergerak”, menegaskan gerakan mahasiswa menolak kenaikan harga BBM adalah gerakan konstitusional mengawal pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo yang menjamin subsidi BBM tidak melambung selama tahun 2022. Kita adalah negara yang diuntungkan oleh melambungnya harga komoditas global, pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan. Jangan sampai “bonus komoditas” hanya dinikmati oleh segelintir oligarki nikel, batubara dan minyak yang menyandera institusi kenegaraan.
Peserta Kopi Party Movement berkomitmen akan melakukan delegasi silaturahmi dengan sejumlah tokoh masyarakat, tokoh kampus, tokoh lintas agama, tokoh adat dan budaya, pimpinan Ormas dan purnawirawan TNI/Polri, mengajak mereka mendukung gerakan moral mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.
Peserta Kopi Party Movement yang digelar di daerah Pejaten Jakarta Selatan, juga menyepakati akan mendatangi PPATK mendesak audit terhadap sumber dan aliran dana dibalik kejahatan yang dilakukan Irjen Pol Ferdy Sambo. Satgasus yang dipimpin Irjen Pol Sambo harus diaudit. UU Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) harus dipakai untuk mengungkap kejahatan ekonomi, narkotika, judi (on line maupun off line), dll. yang diduga melibatkan Irjen Pol Ferdy Sambo. Kejahatan ekonomi dan keuangan yang melibatkan aparat penegak hukum harus diungkap dan dijatuhkan hukuman mati atau minimal hukuman seumur hidup. Mendesak PPATK untuk melakukan audit investigasi terhadap sumber kekayaan para penegak hukum, Kepolisian, Kejaksaan, KPK dan hakim.
Hadir dalam forum Kopi Party Movement, Selasa 13 September 2022, diantaranya; Haris Rusly Moti, Anthony Budiyawan, Yudhie Haryono, Herdi Sahrasad, Rahman Thoha, Gigih Guntoro,
Hartsa Mashirul, John Helmi Mempi, Chairudin Affan, Gde Siriana Yusuf, Surya Fermana, Salamuddin Daeng, Ahmad Nur Hidayat, Doni Istyanto, Emanuel Herdyanto, Urai Zulhendry, Yos Ngarang, Wenry Anshory Putra, Ade Adriansyah Utama, dll. (*)
