NUSANTARANEWS.CO, Bogor – Wakil Ketua Bidang Hukum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amsori mengatakan manajemen dan pencegahan terhadap konflik harus mengikuti aturan hukum dalam proses penyelesaiannya, termasuk penyelesaian konflik Manokwari. Ia berharap agar kasus konflik Wanokwari dicarikan solusi terbaik.
Ia menjelaskan, hukum di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari peran masyarakat Indonesia yang sarat akan adat dan budaya. Dirinya menambahkan, hukum adalah hasil kesepatan yang di dalamnya terdapat pengecualian.
“Dalam permainan catur kuda berjalan mengikuti pola huruf L, peluncur tidak bisa meniru cara jalan kuda apalagi anak buah,” ungkap Amsori pada kesempatan dialog interaktif manajemen konflik yang diselenggarakan Kesbangspol Jakarta Utara, di Bogor, Senin sore (19/8).
Baca Juga: Penyelesaian Kasus Papua, Aktivis Sosial: Lakukan Seperti Jokowi
Sosok yang digadang-gadang masuk dalam bursa menteri di kabinet Jokowi-KH. Ma’ruf Amin ini menekankan pentingnya manajemen qolbu sebagai filter konflik yang dihadapi agar tidak tersulut emosi.
“Konflik yang terjadi di Manokwari bukan berarti Jakarta membiarkan,” ungkap Amsori.
Dalam teori pengendalian konflik lanjut dia, logika dan perasaan harus diselaraskan sehingga solusi yang diambil adalah keputusan terbaik. Khususnya bagi pihak yang tengah bekonflik.
“Barang siapa yang merajakan akal, rajalah dia dan barang siapa merajakan nafsu budaklah dia,” tandasnya.
Pewarta: Syam
