NUSANTARANEWS.CO – Komisioner Komnas HAM RI Natalius Pigai baru-baru ini membeberkan soal kebohongan besar pemerintah terkait Jalan Trans Papua. “Salah satu surat Kabar terbesar di Indonesia Kompas pada 10/2/2017, memberitakan berita besar tentang keberhasilan insfrastruktur Jalan dan Jembatan dengan judul Jalan Trans Papua, Menembus Gunung dan Membela Bukit cukup mengangetkan kami karena selain judulnya sangat bombastis juga semuanya adalah benar dan seakan 2 metamorfosis Papua seperti Jawa dan Sumatera,” tulis Natalius Pigai.
Untuk memberi gambaran yang jelas dirinya menyampaikan bahwa selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo ia tidak pernah mengetahui Rancang Bangun Insfrastruktur Jalan dan Jembatan di Papua 2015-2019. “Coba tunjukkan Mana dan berapa kilo meter Ruas Jalan Perioritas dan Mana Ruas Jalan Strategis untuk Konektivitas antar kota/kabupaten, provinsi dan jalan nasional selama 2015-2019?” tanyanya.
Lebih lanjut dirinya mempersilakan antar Komnas HAM RI, bahwa pihaknya menunggu dalam minggu ini untuk menujukkan validitas dan keakuratan data dan anggaran. Sejauh yang mereka amati tidak ada ruas jalan baru yang dibangun kecuali hanya 1 yaitu Jalan Wamena-Nduga yang dibangun oleh Tentara.
“Hampir semua jalan Trans Papua rusak Parah di Jaman Pemerintahan Jokowi, Jalan Merauke-Boven Digul sebelum Jokowi memimpin hanya ditempuh sehari jalan darat sekarang berhari-hari atau bahkan hampir seminggu. Dalam catatan kami Pemerintah hanya baru membangun 231,27 kilometer, itupun hanya terlihat Wamena-Nduga,” beber Natalius Pigai.
Karena grand design pembangunan insfrastruktur Papua belum pernah diumumkan, bahkan rakyat bertanya kepadanya beberapa isu negatif yang ditujukan pada proyek insfrastruktur di Papua yang katanya mencapai anggaran trilyunan Rupiah tersebut. Bahkan lanjut dia, Presiden Jokowi tidak pernah mengeluarkan instruksi Presiden sebagai landasan pembangunan insfrastruktur di Papua.
Berbeda dan kontras dengan pemerintah sebelumnya yang ada grand design infrastruktur Jalan di Papua secara serius dilakukan oleh Pemeintah melalui instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2007 tentang percepatan Pembangunan Infrastruktur Papua. Bahkan dalam RPJM 2010-2014 Pemerintah secara jelas membangun grand design dalam rangka mengatasi permasalahan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, maka Pemerintah Pusat membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas Provinsi Papua 2010-2014. Yaitu 7 ruas jalan strategis dan 4 ruas jalan prioritas. Untuk membangun 11 ruas jalan strategis dan prioritas dengan dana sebesar Rp. 9,78 Triliun.
Pembangunan 7 ruas jalan strategis itu adalah Nabire, Waghete dan Enarotali (262 km), Jayapura, Wamena dan Mulia (733 km), Timika, Mapuru Jaya dan Pomako (39,6 km), Serui, Menawi dan Saubeba (499km), Jayapura ke Sarmi (364 km), Jayapura, Holtekam batas PNG (53 km), Merauke Waropko (557 km), dengan total 2.056 km.
“Sebagai komisioner Komnas HAM, mau tanya mana pengembangan insfrastruktur strategis dan prioritas Jokowi 2015-2019 di Papua, mungkin juga di Indonesia? Kami dan Rakyat Indonesia mempunyai hak untuk mengetahui (right to know) dijamin UU Nasional. Jangan hanya mengeluarkan sepenggal catatan untuk sekedar pencitraan bahwa pemerintah metamorfosis Papua dengan konektivitas infrastruktur darat, laut dan udara seperti di Pulau Jawa dan Sumatera. Hingga saat ini 99% Pulau Papua masih daerah tertutup dan daerah terabaikan (blank spot),” tutup Natalius Pigai.
Editor: Romandhon
