NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan di depan Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI tahun 2016, Jakarta, Selasa (16/8) lalu bahwa Republik Indonesia tengah berada di era persaingan Global. Dimana negara-negara maju dan berkembang berlomba-lomba untuk bersaing ketat menuju tata dunia baru, tepatnya saat genderang Globalisasi Gelombang Ketiga sudah ditabuh. Sekian gejalanya sudah mulai nampak hari ini yang oleh sebagian pengamat disebut dengan Situasi Batas.
“Sekarang kita berada pada era persaingan global. Kompetisi antar negara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, optimis, bahumembahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa,” kata Jokowi dalam pidatonya di hadapam jamaah Sidang Tahuhan MPR.
Dalam hal ini, pemangku tugas dalam memacu kemajuan bidang teknologi Indonesia adalah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) yang dipimpin oleh Dr. Ir. Unggul Priyanto, M.Sc. BPPT sebagai pelaksana tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi tidak boleh tidak harus tanggap dan sigap dengan isyarat yang presiden utarakan. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, BPPT harus lebih optimal dalam bekerja dan berkarya di bidangnya. Tentu saja, BPPT akan berjalan maksimal apabila pemerintah memaksimalkan tugas dan gungsi BPPT.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mukhtar Tompo meminta peran Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dioptimalkan karena dia merasa pemerintah saat ini kurang mengoptimalkan peran BPPT padahal Indonesia memerlukan inovasi-inovasi teknologis untuk bersaing dengan negara lain. Sebab bagi Mukhtar BPPT adalah laboratorium ide bagi pemerintah untuk merancang kebijakan di bidang teknologi, namun sayang belum dikembangkan secara optimal. Hal ini disampaikan melalui keterangan persnya, Kamis (18.8).
“BPPT itu laboratorium ide milik Indonesia. Banyak ide yang lahir di situ, tapi kurang penghargaan di negara ini. Kurang penghargaan karena tidak menjadikan BPPT sebagai grand design pembangunan nasional,” kata dia mempertegas ucapan sebelumnya bahwa sudah saatnya eksistensi BPPT dihargai sebagai laboratorium ide bagi siapa saja, termasuk pemerintah tepat di hari ulang tahun BPPT ke-38 yang bersamaan dengan HUT RI ke-71.
Mukhtar menyayangkan pemangkasan anggaran BPPT oleh pemerintah, padahal anggaran sangat penting bagi kebutuhan riset. Hasil riset BPPT bisa terkoneksi dengan Bappenas dan kementerian terkait lainnya untuk menyusun pembangunan nasional.
Menurut politisi Partai Hanura itu, pemotongan anggaran oleh pemerintah mestinya juga dengan riset mendalam. “Tidak bisa asal potong. Perlu pengamatan lebih teliti kementerian dan lembaga mana saja yang layak dipertahankan anggarannya, yang ditambah, dan yang dikurangi,” katanya. (Sule/Red-02)
