NUSANTARANEWS.CO, Tanjung Selor – Hingga Oktober 2018, sudah 673 tenaga kerja konstruksi tersertifikasi melalui program sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Timur.
“Program ini sudah dijalankan sejak 2016,” ujar Kepala Bidang Jasa Konstruksi DPUPR Perkim Kaltara, Deni Yusdianto berdasarkan keterangan tertulis yang dikutip redaksi, Senin (4/3/2019).
Deni menuturkan, pentingnya sertifikasi bagi tenaga kerja konstruksi lokal sejurus dengan masuknya era persaingan global dan memenuhi amanat UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
“Di era ini tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing. Modal sertifikasi inilah untuk bersaing itu,” katanya.
Selain itu, kata Deni, sertifikasi juga memungkinkan seorang tenaga kerja memiliki upah yang sesuai. Sebab, semakin terampil dan ahli maka upah yang diterima pun semakin besar. Untuk itu, tahun ini program sertifikasi tenaga kerja akan fokus pada tenaga kerja level ahli.
“Untuk penyelenggarannya tahun ini bukan hanya untuk umum tapi juga kalangan perguruan tinggi yang mencetak lulusan teknik. Dalam hal ini kami bekerjasama dengan Universitas Kaltara (Unikal) Tanjung Selor dan Universitas Borneo Tarakan (UBT),” ungkap Deni.
Untuk perguruan tinggi, lanjut dia, mahasiswa yang dapat mengikuti program sertifikasi tenaga kerja ialah mereka yang telah memasuki semester 7 atau 8.
“Program ini menggunakan jalur Distance Learning-SIMBA Konstruksi atau SIstem Informasi Belajar Intensif Mandiri Bidang Konstruksi milik Kementerian PUPR yang menggunakan assessment. Jika nilainya lulus maka akan mendapatkan SKA atau Sertifikat Keahlian Kerja,” kata dia.
Deni menambahkan, program sertifikasi juga menyasar tenaga kerja terampil. DPUPR Perkim Kaltara menjalin kerjasama dengan Politeknik Nunukan dan akan menggelar Kaltara Konstruksi Week di Tarakan.
(gdn/ed)
Editor: Eriec Dieda
