NUSANTARANEWS.CO – Sembilan orang Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) telah terpilih dan disahkan oleh DPR RI. Kesembilan Komisioner KPI tersebut harus dapat mengawasi dan menindak setiap siaran-siaran yang melenceng dari norma-norma kesatuan dan persatuan.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, mengungkapkan semoga ke depannya tidak ada lagi siaran-siaran yang mengandung unsur provokatif dan menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan atau SARA.
“Harus ada pengembangan-pengembangan siaran yang menjunjung tinggi marwah bangsa, serta menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan berdasarkan Pancasila, dan itu harus ada detail di dalam aturan yang dibuat KPI,” ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (20/7/2016).
Di samping itu, apabila terbukti ada keberpihakan dari KPI dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) ke depannya, Hasanuddin menegaskan, maka pihaknya akan siap memberikan sanksi kepada para komisioner yang terlibat. Baca: Sembilan Anggota KPI Ditetapkan, DPR Berharap Penyiaran Berjalan Independen
“Jika ada lembaga yang memihak pada pemilu nanti, kita akan siap memberikan sanksi melalui lisan serta teguran. Karena kita akan belajar dari sebelum-sebelumnya, untuk lebih menjaga pengawasan penyiaran,” katanya.
Kendati demikian, Hasanuddin menambahkan, dirinya sangat optimis bahwa kesembilan Komisioner KPI yang baru tidak akan seperti itu, dan akan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik. Bahkan, lanjutnya, fit and proper test yang dijalani kesembilan Komisioner tersebut merupakan fit and proper test yang jauh lebih bagus dari Komisioner KPI sebelumnya.
“Maka dari itu saya optimis mereka dapat bekerjasama dengan kita dan dapat bertanggung jawab dalam menghasilkan produk siaran untuk edukasi anak bangsa,” ujarnya.
Sekadar informasi, kesembilan Komisioner KPI yang baru adalah Nuning Rodiyah, Sudjarwanto Rahmat Muhammad Arifin, Yuliandre Darwis, Ubaidillah, Dewi Setyarini, Obsatar Sinaga, Mayong Suryo Laksono, Hardly Stefano Fenelon Pariela dan Agung Suprio. (Deni/Red)
