NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Akis Jazuli menyoal konflik pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak yang akan digelar pada tanggal 7 November 2019 mendatang.
Akis mengkritik peraturan bupati (perbup) pilkades yang dinilainya menjadi sumber konflik di masyarakat.
“Seharusnya perbup itu menjadi pedoman yang berdampak solusi terhadap persoalan pilkades. Bukan malah sebaliknya,” ujar Akis saat ditemui wartawan di Sumenep, Selasa (3/9/2019).
Untuk itu, kata dia, pemerintah daerah harus mencari solusi yang solutif sehingga konflik soal pilkades agar tidak terus berkepanjangan. Sebab, masih banyak desa yang baru membuka pendaftaran.
“Kita menginginkan pilkades serentak ini menjadi pesta demokrasi rakyat yang damai,” ujarnya.
Politisi Nasdem menambahkan, selama ini banyak masyarakat yang sudah menyampaikan keluhan terkait diberlakukan sistem scoring jika calon kepala desa lebih dari lima orang. Hal itu dianggapnya menjadi tameng bagi incumbent untuk mengebiri lawannya.
“Untuk itu jangan biarkan masyarakat mencari solusi sendiri, sehingga terjadi hal-hal yang tidak dinginkan dalam pelaksanakan pilkades ini, pemerintah harus hadir dengan solusi,” ucapnya.
Ditanya soal adanya tambahan sistem poin yakni tes kepemimpinan, Akis mengungkapkan pemerintah harus jeli melihat persoalan, jangan sampai terjadi tambahan sistem poin yang berpotensi akan menambah konflik baru di masyarakat.
Untuk itu, lanjutnya, pemerintah daerah harus mengenalisis hasil serta dampak yang akan ditimbulkan pasca dilaksanakan sistem poin tersebut.
“Jika memang nantinya dengan tambahan sistem poin akan memberikan solusi dipersilahkan lanjutkan. Namun, apa bila tidak, lebih baik pelaksanaan pilkades serentak ditangguhkan semua terlebih dulu, hingga pemeritah daerah menemukan format baru tentang pelaksanaan pilkades serentak,” ucap Sekretaris DPC Nasdem.
Pewarta: M. Mahdi
Editor: Eriec Dieda
