NUSANTARANEWS.CO, Banten – KH Ma’ruf Amin membantah tuduhan dipilih menjadi calon wakil presiden hanya untuk diperalat. Dia mengajak masyarakat untuk membantah tudingan tersebut.
“Masa saya jadi alat. Saya tentu paham politik. Sebab sejak muda saya sudah jadi anggota DPRD DKI, menjadi anggota DPR-MPR, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dua periode, menjadi Rais Aam PBNU, Ketua MUI, masa bisa diperalat. Saya menerima tawaran menjadi Wapres adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa ini,” ujarnya saat Silaturahmi Nahdliyyin Kabupaten, Kota Serang dan Kota Cilegon di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara (Penata) Serang, Minggu (16/12/2018).
Selain membantah dirinya hanya jadi alat, Kiai Ma’ruf menegaskan kembali bahwa pasangannya Joko Widodo merupakan sosok yang banyak melakukan pembelaan terhadap umat Islam. Menurutnya, upaya pembelaan terhadap umat dilakukan sejak lama dan banyak mendapat respon positif di era Presiden Jokowi.
“Saya pernah usul kepada Pak Jokowi, ekonomi Islam itu sangat penting bagi ummat, sekaligus juga potensial untuk meningkatkan ekonomi nasional. Di antaranya adalah konsep bagi hasil. Kemudian Pak Jokowi setuju membentuk Komite Nasional Keuangan Syariah. Saya usulkan juga agar presiden langsung yang menjadi ketua Komitenya,” ungkapnya.
Baca juga: Ma’ruf Amin: Kalau Kiai Dipilih Jadi Wakil Presiden Bukan Hal Aneh
Baca juga: KH Ma’ruf Amin Ajak Kiai Banten Ingat Sejarah
Dalam kesempatan lain, kata dia, dirinya juga meminta pemerintah untuk perhatian kepada pesantren yang kemudian direspon menjadi RUU Pesantren.
“Saya bilang, Pak Jokowi, pesantren-pesantren tradisional itu berdiri dan bergerak secara swadaya, mandiri. Sementara sekolah dan pesantren yang dibangun kelompok Wahabi, bantuannya berlimpah dari Saudi dan negara Wahabi lainnya. Maka saya usulkan agar pemerintah bisa membantu pesantren. Agar bisa berkembang juga. Karena butuh cantolan hukum dalam penggunaan APBN, maka diperlukan adanya UU Pesantren. Dan itu didengarkan oleh Pak Jokowi hingga lahirlah RUU Pesantren,” beber Kiai Ma’ruf.
Karenanya, tambah Kiai Ma’ruf, sikap Presiden Jokowi yang responsif terhadap berbagai saran itu juga diakui oleh Yusril Ihza Mahendra.
“Makanya Pak Yusril mengatakan, Pak Jokowi lebih mau mendengarkan umat. Tapi Kenapa Jokowi selalu dibilang anti Islam. Sampai-sampai dicaci-maki dihujat di pengajian dan khutbah-khutbah Jumat,” imbuhnya.
Padahal, kata dia, menurut ulama kita tak boleh menuding sesama muslim sebagai orang kafir. “Orang Islam dikafir-kafir. Padahal dakwah, berkhutbah itu harus lemah lembut. Menegakkan Ammar Ma’ruf itu harus dilakukan secara santun,” tegasnya.
“Kita melihat di negeri ini sedang berkembang pemahaman keagamaan yang membahayakan. Maka jangan sampai Pilpres ini malah melahirkan pemimpin yang tidak selaras dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah (Aswaja) nanti bisa saja Aswaja hilang di Indonesia. Di Iran misalnya, di sana tempat berdakwahnya imam Ghazali, karena ganti penguasa, kemudian dimarginalkan Aswaja. Di Arab juga sama, di sana dulu tempat mengajinya para ulama Aswaja. Ketika Saudi berkuasa, ditetapkan Wahabi sebagai madzhab negara. Akhirnya Aswaja dikikis,” papar Ketum Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.
Selain itu, Kiai Ma’ruf membeberkan timsesnya melakukan pendekatan intensif kepada para kiai di kampung. “Kita harus mulai door to door, menemui kiai-kiai kampung, mendekati warga agar berjuang bersama untuk memenangkan Pilpres ini,” imbuhnya.
Terakhir, cawapres Jokowi mengomentari gerakan 212 yang belakangan menjadi buah bibir publik lantaran sangat massif. “212 itu awalnya adalah peristiwa untuk mengawal penegakan hukum, tapi sekarang dikapitalisasi. Dijadikan kendaraan politik. Padahal Gerakan Nasional Pengawal MUI sudah saya bubarkan, tiba-tiba muncul PA 212 yang arahnya ternyata untuk kepentingan politik,” sebutnya.
(bya/aly)
Editor: Almeiji
