NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tanjung mengatakan tidak menutup kemungkinan ketua umum baru Golkar yang terpilih nanti bisa merubah rekomendasi calon kepala daerah pada Pilkada 2018 mendatang.
“Ya kita serahkan kepada pemimpin yang baru dong. Pemimpin yang baru bisa saja mengevaluasi kembali putusan-putusan DPP yang lain dan kemudian setelah dilakukan evaluasi menetapkan kebijakan baru. Kebijakan baru itu bisa sama dan juga bisa beda. Itu kan kewenangan dari pada ketua umum baru,” kata dia, Jumat (8/12/2017).
Namun dirinya menegaskan bahwa Golkar harus bergerak cepat untuk mengoptimalkan sempitnya waktu dalam penyelesaian permasalahan yang saat ini sedang dihadapi.
“Ya memang kita harus betul-betul memanfaatkan mengoptimalkan waktu yang masih ada untuk bisa mencapai titik dimana kita punya kepentingan terhadap partai ini,” ungkap Akbar tanjung.
Ia menjelaskan saat ini Partai Golkar harus sudah mulai persiapan untuk mengahadapi Pilkada serentak 2018.
“Titik pertama adalah Pilkada dengan harapan kita bisa meraih dukungan suara pilkada melebihi hasil suara pilkada yang kita capai pada periode sebelumnya,” paparnya.
Selain itu, menurutnya Partai Golkar juga harus persiapan menghadapi Pileg atau Pilpres 2019.
“Titik yang kedua yaitu Pileg dengan harapan dan tekad melebihi suara dan dukungan suara melebihi dukungan suara yang kita capai pada pemilihan yang lalu. Pemilihan yang lalu 91 kursi berbeda dengan gerindra yang hanya 18 kursi. Kemudian pilihan yang akan datang naik jumlah kursi sekaligus juga minimal 2 besar itu yang jarus kita jadikan patokan,” katanya
“Ya kaitan rengan pilpres bagaimana kita seluruh kekuatan yang dimiliki oleh partai kita bersama-sama dengan partai pemdukung lain yang memberikan dukungan kepada pak Jokowi untuk memenangkan beliau menjadi Pilpres kembali salam pilpres 2019,” sambungnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
