NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Ketua SBSI Nunukan minta KPU siapkan TPS alternatif untuk para buruh. Sedikitnya 10.000 buruh pada perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan terancam tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada pilpres yang akan digelar 17 April 2019 mendatang. Hal tersebut lantaran mereka mempunyai KTP Nasional namun tak terdata sebagai pemilh di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.
“Mereka memang bukan warga Nunukan atau Kaltara yang bukan pemilih caleg. Tapi secara regulasi, mereka tetap berhak untuk memilih capres-cawapres,” ujar Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) Cabang Nunukan, Iswanto kepada Pewarta, Senin (1/3/2019).
Iswan menilai, ketidak pekaan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Nunukan dalam merespon situasi publik adalah salah salah satu dari permasalahan ini terjadi. Seharusnya, menurut Iswan, KPUD Nunukan dapat mengakomodir mereka dalam menggunakan hak suaranya karena sesuai UU, mereka adalah warga negara yang berhak dipilih dan memilih.
“Selama ini yang difasilitsasi hanyalah para buruh yang terdaftar dalam DPT. Namun KPU tak pernah memfasilitasi secara langsung hak para buruh yang tak terdata di DPT,” imbuhnya.
Iswan mencontohkan, apabila KPUD benar-benar memfasilitasi hak mereka, seharusnya KPUD menyiapkan Tempat Pemungutan Suara (TPS) di setiap perusahaan. Hal tersebut menurut Iswan karena jarak antara perusahaan tempat para buruh bekerja dengan TPS reguler terbilang sangat jauh.
“Secara regiulasi, setiap 300 pemilih dapat didirikan 1 TPS. Sedangan 1 perusahaan itu kadang lebih dari 1.000 karyawan. Padahal di Kabuptaten Nunukan ini saja, ada lebih dari 10 perusahaan. Hitung sendirilah, berapa buruh yang tak ikut pilpres nantinya,” tandas Iswan.
Selain itu, lanjut Iswan, kebijakan perusahaan-perusahaan yang tidak meliburkan karyawanya pada saat hari pemungutan suara, juga menjadi penyebab puluhan ribu buruh tersebut akan kehilangan suaranya. Padahal, menurutnya, seharunya semua perusahaan turut serta mensukseskan jalanya Pesta Demokrasi yang akan menentukan nasib bangsa ke depan.
Untuk itu Iswan meminta kepada KPUD Nunukan agar segera bersikap terhadap permasalahan ini. Setidaknya, harap Iswan, KPUD bersedia menjemput bola untuk para pemilih capres-cawapres. Hal itu menurutnya akan dapat memaksimalkan terjadinya kecurangan serta untuk menghindari pemanfaatan suara buruh bagi kontestan tertentu.
“Kalau di Rutan dan Lapas saja bisa jemput bola dengan TPS alternatif, maka sungguh lucu dan patut dicurigai apabila di perusahaan-perusahaan tak dapat lakukan hal yang sama,” tegasnya.
Senada dengan Iswan, tokoh pemuda Kalimantan Utara Herman Mirwang berharap agar KPUD Nunukan dapat menyediakan TPS di perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan. Menurutnya, pilpres adalah gerbang peradaban bangsa yang tak bisa disepelekan.
“Akan bagaimana nasib bangsa ke depan, di pilpres inilah ditentukan. Maka KPUD jangan anggap remeh hal ini,” ujarnya.
Menurut Herman, justru sebuah ironi apabila di Sabah-Malaysia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diberikan vasilitas memilih sementara di negeri sendiri justru hak berdemokrasi para buruh cenderung diabaikan. Herman juga menyayangkan KPUD Nunukan yang kurang aktif dalam melalukan sosialisasi kepada para konstituen.
“Selama ini, yang melakukan sosialisasi di tempat saudara kita para buruh malah caleg. Lantas kemana KPUD? Seharunya KPUD prokatif. Jangan nanti setelah nanti ada tuntutan di MK baru kalang kabut,” tandas Herman.
Pewarta: Eddy Santri
Editor: Eriec Dieda
