Ketua RT-RW di Nunukan Komitmen Wujudkan Pilkada Tanpa Hoax

Ketua RT-RW di Nunukan komitmen wujudkan pilkada tanpa hoax. Foto Bupati Nunukan, Asmin Laura Hafid saat memimpin dialog dengan Ketua RT-RW se Nunukan dan Nunukan Selatan, Senin (7/8)

NUSANTARANEWS.CO, Nunukan  – Ketua RT-RW di Nunukan komitmen wujudkan pilkada tanpa hoax. Para Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Wilayah (RW) di wilayah Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan, berkomitmen untuk menjaga situasi kondusif menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020. Pengucapan komitmen dilakukan di Kantor Bupati Nunukan, Senin (7/9), dan dipimpin langsung oleh Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid.

Dalam komitmen bersama tersebut, puluhan Ketua RT dan RW tersebut menyatakan akan membantu pemerintah mewujudkan pilkada yang aman, tertib dan berintegritas tanpa hoax, menjunjung tinggi etika sosial masyarakat, serta menyampaikan informasi yang benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sementara itu Laura dalam arahannya mengajak kepada para ketua RT dan RW untuk tidak mudah terpancing atau terprovokasi oleh isu dan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, terutama isu-isu yang sedang hangat dan lagi viral di media sosial.

“Cek dulu informasi itu benar atau tidak. Tanya kepada lurah, camat, atau kepala dinas teknis yang terkait agar kita tidak salah nanti dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, jangan sampai informasi kita malah tambah memperkeruh suasana. Masyarakat harus diberikan informasi yang benar dan rasional, bukan janji-janji yang belum tentu bisa direalisasikan,” kata Laura.

Diakuinya bahwa selama masa kepemimpinannya, kondisi keuangan pemerintah mengalami tekanan yang cukup besar, jumlah dan nilai proyek di masing-masing dinas juga mengalami penurunan. Namun hal itu disebabkan oleh terkendalanya transfer anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

“Kita akui jumlah proyek, apalagi proyek PL sangat berkurang. Tetapi disamping karena tidak ada uang, ada juga saran dari BPK agar mengurangi jumlah proyek PL karena hanya akan menjadi hutang di kemudian hari,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Laura menampik anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa banyak sedikitnya proyek tergantung dari bupati saja.

“Saat ini kewenangan bupati itu semakin terbatas, semua juga ada aturannya. Kita (Pemerintah) juga diawasi oleh Kepolisian, Kejaksaan, Ombudsman, LSM dan lain-lain. Jadi tidak bisa semua terserah bupati, kita diikat oleh aturan yang berlaku di negara ini. Setelah jadi bupati, saya juga baru tahu bahwa ternyata membuat kebijakan di pemerintah tidak segampang seperti yang saya lihat sewaktu masih menjadi anggota DPRD Kaltara,” ujarnya. (ES)