NUSANTARANEWS.CO, Pidie Jaya – Ketua LBH ARUN ingatkan transparansi pemerintah Pidie Jaya. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) ARUN ingin agar Pemerintah Pidie Jaya transparan dalam mengelola dana penanganan Covid-19 khususnya yang bersumber dari APBK dan APBN, serta dana bantuan pihak lainnya dalam masa tanggap darurat Rabu, (20/05).
Menurut Ketua LBH ARUN, apabila Pemerintah Kabupaten Pidie Jaya tidak transparan dalam pengelolaan Dana Covid-19 akan berdampak pada turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Oleh karena, kami mengingatkan pihak pemerintah daerah agar transparan dan berhati-hati dalam mengelola dana bantuan tanggap darurat Covid-19 tersebut.
Kabupaten Pidie Jaya, kata Ketua LBH harus menjadi contoh Role Model Pengelolaan Dana Penanganan Covid-19. Dengan transparan kepada publik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga menjaga stabilitas sosial dan keamanan di tengah pandemi corona ini.
Dikatakan lebih lanjut, Pendemi Coronavirus ini adalah bencana international dan nasional, sehingga menjadi sangat sensitif di tengah keadaan yang serba tak menentu dan sulit seperti ini – yang berdampak luar biasa terhadap seluruh sendi-sendi kehidupan masyarakat seperti yang kita rasakan saat ini. Sehingga penanganan harus betul-betul sangat serius sehingga masyarakat dapat merasakan niat baik (Good Will) ketulusan Pemerintah kabupaten Pidie Jaya dalam melayani rakyatnya.
Dalam hal pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang sedang berlangsung sekarang ini, agar benar-benar transparan dan akuntabel, baik menyangkut data penerima maupun menyangkut pihak masyarakat yang berhak menerima BLT tersebut, sehingga harus tepat sasaran dan berkeadilan sesuai aturan yang berlaku, katanya.
Kami mengingatkan kepada seluruh Keuchik sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah di Gampong masing-masing agar lebih hati-hati dan transparan dalam pendataan, pengelolaan data dan pembagian kepada masyarakat agar tepat sasaran –agar kepedulian dari pemerintah pusat dan daerah benar-benar diterima oleh masyarakat kita yang berhak.
“Kami Sadari tugas dan tanggung jawab mulai pemerintah pusat sampai daerah dan Para Keuchik beserta perangkatnya sangat berat dan penuh resiko, tetapi kehatian-harian juga penting agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari, khususnya masalah hukum.”
Untuk Penyaluran Dana BLT dan Sembako di seluruh Gampong, agar selalu berkoordinasi dengan pihak terkait khususnya dengan Gugus Tugas Covid-19, TNI dan Polri di wilayah masing-masing karena menurut hemat kami sangat perlu koordinasi dan sinkronisasi serta kerja sama semua pihak dalam masa darurat ini.
Kami mengharapkan tidak adanya “diskriminasi” dan pilih kasih dalam penyaluran BLT, PKH dan Pembagian sembako, serta bantuan lainnya, sehingga Kabupaten Pidie ddapat menjadi Role Model bagi daerah lainnya dalam penanganan dan pencegahan wabah virus Corona di masa darurat ini. Mudah- mudahan di bulan Suci Ramadhan ini Allah memudahkan setiap langkah kita semua dan wabah virus Corona ini segera musnah dan berakhir.(M2/NS/ed. Banyu)
