NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Habiburokhman mengatakan potensi terjadinya abuse of power penyelenggara negara sama bahayanya dengan potensi kabar fitnah (hoax). Menurutnya, kedua hal tersebut sama-sama bisa menurunkan kualitas demokrasi pada Pemilu kali ini.
“Kami menyayangkan ada kepala daerah yang terang-terangan menyatakan dukungan pada Jokowi saat berpakaian dinas, pada acara resmi kenegaraan dan di instansi pemerintahan yaitu Istana Kepresidenan,” ujar Habiburokhman dikutip dari keterangan tertulis, Jakarta, Sabtu (22/9/2018).
Habiburokhman menilai, jika tidak ditegur maka para kepala daerah itu dikhawatirkan justru menyalahgunakan kekuasaan demi pemenangan Jokowi di daerahnya.
“Sebab dia terkesan tidak bisa menempatkan diri, di mana sebagai kepala daerah dan di mana saat sebagai anggota tim pemenangan Jokowi. Seharusnya semua pihak sadar jika ketidaknetralan pejabat negara ada konsekuensi pidananya sebagaimana diatur Pasal 282 juncto 547 UU Pemilu,” terangnya.
“Kami berharap Pak Jokowi sebagai Presiden aktif (petahana) bisa mengingatkan seluruh jajaran pemerintahan agar tidak menyalahgunakan jabatan demi pemenangan Pilpres 2019. Saat ini seluruh tindak-tanduk kita dipantau oleh rakyat, ayo bertarung secara fair!,” sambung politisi partai Gerindra ini. (eda/bya)
Editor: Banyu Asqalani
