Oleh: Hartsa Mashirul, Penulis Aktif di Indonesian Club
NUSANTARANEWS.CO – Keprihatinan bangsa ini seakan tiada henti menimpa nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab yang kita junjung tinggi. Nilai-nilai kemanusiaan dikoyak-koyak seolah seperti siklus rutin yang dialami dan akan terus dilalui bangsa Indonesia.
Belum genap 5 bulan peristiwa tragedi kemanusiaan rakyat Indonesia dalam pesta hajatan akbar untuk mencari presiden ke 8, dengan (kejanggalan) korban pesta tersebut lebih dari 600 jiwa meninggal dan lebih dari 10.000 orang sakit dalam rentan waktu yang tidak lama. Sedangkan menurut data KPU menunjukan petugas KPPS yang meninggal yaitu sebanyak 485 dan yang sakit 10.997.
Penyebab para korban sedang bertugas dalam pesta demokrasi ini pun masih dapat terbilang misteri yang akan mengukir sejarah NKRI. Belum kelar korban petugas KPPS, kembali pesta akbar tersebut menelan korban nyawa 9 orang meninggal dan ratusan luka-luka dan ditangkap beberapa waktu setelah pengumuman pemenang pilpres.
Bila tragedi kemanusiaan dalam pesta demokrasi ini dikatakan sebuah kejadian luar biasa, barangkali Guiness World Records akan mencatat dan memberikan peluang untuk masuk dalam list-nya sebagai salah satu kejadian Guiness World Records 2019.
Sesaat peristiwa tragedi pilpres 2019 mulai (terlupakan) beranjak menatap asa kedepan (dirasakan) bagi berbagai kalangan elemen bangsa, kita berjumpa kembali pada persoalan nilai-nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Peristiwa yang bermula dari insiden bendera untuk menyambut Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 74 di Malang dan Surabaya berbuntut pecahnya aksi demonstrasi yang hampir merata di seluruh wilayah Kedaulatan RI di Papua.
Tanpa ba-bi-bu (istilah kongkow adalah tanpa banyak bicara) ribuan warga Papua berduyun-duyun menyerukan ketidakpuasannya terhadap apa yang telah dialami sekelompok mahasiswa dari Papua yang sedang melakukan belajar di Jawa Timur. Seperti “tumbu entuk tutup” (filosofi jawa yang artinya pas, cocok, tepat) warga Papua yang diduga-duga telah berakumulasi ketidakpuasannya terhadap pemerintah pusat menyerukan untuk referendum.
Setelah tercabik-cabiknya nilai Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, kini sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia serasa dirobek-robek dan dilempar ke dalam selokan. Jangan sampai kita berpikir bahwa setelah dibuang keselokan, akan naik tingkat menjadi negara besar.
Karena nyatanya kita sendiri belum mampu menghayati filosofi berbangsa bahkan untuk melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen pun kita saat ini bisa jadi dibilang masih belepotan.
Keteledoran pemerintah dalam mengantisipasi sebuah kejadian yang akan dihadapi dimasa mendatang, bagaikan sebuah istana kerajaan megah yang ramai dihuni keluarga besar dan seluruh hulubalang dan dayang-dayang. Namun disayangkan, si raja tidak mengetahui benar bagaimana karakter satu per satu anggota keluarganya. Istana megah yang nampak setiap hari adalah percek-cokkan, berkelahi, saling tuduh dan fitnah diantara mereka sendiri.
Keributan terdengar nyaring hingga di kerajaan tetangga pun tak membuatnya sungkan apa lagi malu sebab seringnya. Pada akhirnya semua berjalan dan bertindak masing-masing karena merasa tidak diperhatikan hingga merasa tidak mendapatkan kedudukan yang sesuai maunya.
Dalam sebuah negara, hal ini hampir tak jauh berbeda. Perebutan kekuasaan dan pengaruh dalam lingkaran kekuasaan sangat keras. Belajar pada era pemerintahan orde baru, terjadinya perebutan kedudukan tertentu untuk mendekatkan diri pada presiden berimbas pada ekses diluar.
Kejadian Malari 1974 yang dipimpin Hariman Siregar aktivis Dema Universitas Indonesia yang memperjuangkan tiga tuntutan pertama, bubarkan lembaga Asisten Pribadi Presiden (Aspri); kedua, turunkan harga; ketiga, ganyang korupsi. Menurut para aktivis mahasiswa, modal asing yang beredar di Indonesia sudah terlalu besar dan berlebihan.
Saat itu Jepang beserta investasinya, korporasi, dan produk-produk asal Jepang adalah bentuk imperialisme gaya baru. Idealisme mahasiswa terusik untuk memperjuangkan anti imperialisme menjadi ekses alat pertarungan para jendral di istana pada mas itu. Akibatnya, ada jendral yang ikut terpental dari peristiwa tersebut.
Saat Indonesia menjadi sasaran pasar dan investasi besar dunia, nampaknya pertarungan para elit dalam peristiwa Malari terjadi kembali. Investasi besar-besaran dengan berbagai fasilitas kemudahan hingga tenaga kerja asing untuk nimbrung mencari makan di Indonesia.
Tenaga kerja tersebut lebih sering didapati masyarakat adalah tenaga kerja dari China. Persoalan yang jauh lebih runyam dibandingkan dengan peristiwa Malari 1974. Dilain sisi diluar hal tersebut, Indonesia mengalami internal struggle persoalan keagamaan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi hingga persoalan keadilan yang dirasakan timpang.
Intelejen yang seharusnya mengantisipasi berbagai potensi persoalan bangsa dan negara. Dengan adanya berbagai kejadian kemanusiaan seharusnya mengantisipasi, mempersempit dan memborgol potensi kekisruhan. Tapi apa boleh dikata, nasi sudah menjadi bubur, berbagai persoalan malah terus melebar menjadi sebuah ancaman persatuan dan SARA yang berpotensi lepasnya wilayah-wilayah NKRI.
Kita patut bercuriga apa dibalik pertarungan investasi asing yang akan masuk menguasai Indonesia. Sebab, intelijen nampak (seperti) kecolongan dengan munculnya rentetan peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai situasi genting menuju perpecahan. Penciuman tajam politik keamanan yang dipegang intelijen dan komando menteri polkam terlihat tumpul seperti sedang terserang influensa. Kesibukan untuk menata dan mendudukkan (diri/orang) dalam kursi-kursi kekuasaan berikut perencanaan 5 tahunan kedepan, menjadikan lengah akan adanya potensi infiltrasi dan insurgensi yang kita duga-duga hingga meledaknya sekelompok masyarakat di Papua.
Kelemahan yang semakin kentara ini menunjukkan keterbukaan yang menelanjangi berbagai kelemahan pemerintah dalam mengelola negara. Patut kita sayangkan, bahkan kita sebagai rakyat Indonesia berhak untuk bertanya dan mempersoalkan bagaimana tata kelola bangsa ini kok menjadi carut marut.
Tuntutan referendum rakyat Papua adalah persoalan sangat kompleks dan rumit, ibarat bola salju liar yang sedang menggelinding kencang. Bola itu bisa menabrak apapun yang ada didepannya jika tidak segera dipecahkan dengan baik, cermat, hati-hati dan bijaksana. Negara yang (harusnya) berdaulat dan merdeka saat ini tengah terombang-ambing perpecahan, dan PR besarnya harus mampu menghadapi segala tantangan dinamika politik, ekonomi, sosial, budaya, berikut berkembangnya dinamika dunia yang terus bergerak tak menentu.
Kebobolan dalam rumah NKRI yang terjadi tidak serta merta hanya diselesaikan dengan ditangkapnya pelaku pembobolan, tapi juga harus menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi kini dan masa mendatang dengan menjunjung tinggi rasa berketuhanan, berkemanusiaan, merajut kembali rasa persatuan Indonesia dan mewujudkan sebuah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari ujung Timur sampai ujung Barat Indonesia. (*)
